Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dua Kali Bertemu SBY Setelah Pilpres, Prabowo Dinilai Pastikan Dukungan Penuh Demokrat

Kompas.com - 26/02/2024, 11:51 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dinilai membutuhkan dukungan penuh dari Partai Demorat dengan dua kali menemui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Ini juga ingin memastikan kepada Demokrat lewat SBY tentu saja soal dukungan penuh dan dukungan total nantinya yang diberikan Demokrat kepada Prabowo khsusunya," kata pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno kepada Kompas.com, Senin (26/2/2024).

Menurut Adi, Prabowo butuh dukungan penuh dari Demokrat karena dua partai politik pengusung lainnya, Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional cenderung lebih dekat dengan Presiden Joko Widodo.

Baca juga: TKN Indikasikan Prabowo Akan Temui Jokowi dan Megawati Usai Bertemu SBY

Sementara itu, Prabowo dinilai tidak terlalu mampu mengonsolidasikan Partai Golkar dan PAN, padahal ia mempunyai tugas untuk menyusun postur kabinet periode 2024-2029 mendatang.

Oleh sebab itu, Adi menilai bahwa Prabowo butuh kepastian dari SBY bahwa Demokrat akan tegak lurus kepada dirinya, bukan kepada pihak lain termasuk Jokowi.

"Ini kan prakondisi untuk membentuk postur kabinet di masa yang akan datang, kan memang publik melihat seakan-akan ada koalisi dalam koalisi," kata Adi.

Ia mengatakan, pertemuan Prabowo dan SBY diduga kuat turut membicarakan topik penyusunan kabinet. Apalagi, SBY punya pengalaman 10 tahun menjadi seorang presiden.

Menurut Adi, Prabowo butuh masukan dari SBY mengenai bagaimana cara mengendalikan kabinet yang terdiri dari beragam partai politik dan tidak mudah untuk dikonsolidasikan.

"Kabinetnya Prabowo-Gibran ini tidak semudah yang dibayangkan oleh publik, betul bahwa Prabowo ini adalah presiden yang mestinya cukup otoritatif, cukup powerful megndendalikan bagaimana partai-partai pengusung di dalamnya," ujar Adi.

"Tapi kan seringkali publik msh melihat ada 'manuver' Jokowi di dalamnya, terutama terkait dengan postur dan pembentukan kabinet di masa yang akan datang," kata dia.

Baca juga: Bertemu SBY secara Tertutup, Prabowo Diduga Minta Saran untuk Susun Kabinet

Diberitakan sebelumnya, Prabowo dan SBY bertemu di kedaiaman SBY, Cikeas, Bogor, pada Jumat (23/2/2024) malam lalu.

Pertemuan ini adalah pertemuan kedua antara Prabowo dan SBY selepas Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, keduanya sempat bertemu di Pacitan pada Sabtu (17/2/2024) lalu.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku tidak tahu-menahu mengenai isi pertemuan Prabowo dengan ayahnya.


Namun, ia menilai pertemuan SBY dan Prabowo adalah hal baik karena menunjukkan bahwa keduanya bersahabat.

“Jadi Pak Prabowo dengan niat yang baik ingin mendengarkan masukan-masukan dari Pak SBY,” kata AHY di Rumah Dinas Wakil Presiden, Jakarta, Sabtu (24/2/2024).

“Pak SBY juga dengan niat yang baik ingin memberikan masukan dan pengalaman yang mungkin saja bermanfaat,” ujar dia.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com