Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu SBY secara Tertutup, Prabowo Diduga Minta Saran untuk Susun Kabinet

Kompas.com - 25/02/2024, 20:37 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menduga calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto meminta saran Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menyusun kabinet pemerintahan yang ideal.

Jamiluddin menilai SBY memiliki pengalaman dalam menyusun kabinet, lantaran pernah menjadi Presiden selama 10 tahun.

Hal tersebut disampaikan Jamiluddin merespons pertemuan antara Prabowo dan SBY di Cikeas pada Jumat (23/2/2024) malam kemarin.

Awalnya, Jamiluddin mengatakan, SBY dan Prabowo bisa jadi membahas politik kontemporer di Tanah Air, khususnya kemungkinan pasangan calon (paslon) nomor urut 3 dan 1 menggunakan hak angket.

"Isu ini krusial bagi paslon 02, karena berkaitan dengan kemungkinan kecurangan yang dituduhkan kepada pasangan Prabowo-Gibran," ujar Jamiluddin saat dimintai konfirmasi, Minggu (25/2/2024).

Baca juga: Prabowo-SBY Bertemu, Demokrat Sebut Penting Tukar Pikiran dengan Presiden Ke-6 RI

Menurut Jamiluddin, tuduhan itu dapat berimplikasi politis yang besar bagi stabilitas politik nasional.

Oleh karena itu, Jamiluddin mengatakan, Prabowo kemungkinan meminta masukan dari SBY untuk mengantisipasi semua kemungkinan bila hak angket itu benar terjadi.

"Termasuk tentunya upaya untuk menggagalkan terwujudkan hak angket," katanya.

Kemudian, dia memperkirakan Prabowo kemungkinan meminta masukan mengenai struktur kabinet pemerintah ke depan.

Baca juga: AHY Benarkan Prabowo Bertemu SBY Jumat Semalam

Jamiluddin meyakini bahwa Prabowo pasti meminta saran kepada SBY yang berpengalaman sebagai Presiden ke-6 RI.

"Prabowo kemungkinan juga meminta masukan mengenai struktur kabinet yang ideal. Masukan dari SBY sangat beralasan karena memang berpengalaman dalam menyusun kabinet," ujar Jamiluddin.

"Jadi, Prabowo sebelum menyusun personil kabinet, tampaknya ingin memetakan struktur kabinet yang efisien dan sesuai tuntutan nasional dan global. SBY tampaknya memang menguasai hal-hal seperti itu sehingga masukannya akan bermanfaat bagi Prabowo," katanya lagi.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu di Puri Cikeas, Bogor; Jawa Barat pada Jumat, 23 Februari 2024.

Baca juga: Pengamat Nilai Penunjukkan AHY Jadi Menteri Belum Mampu Redam Hak Angket Kecurangan Pemilu

Namun, AHY mengaku belum mendapatkan cerita apa isi dari pertemuan tersebut.

“Terus terang saya sendiri belum mendapatkan ceritanya. Jadi, saya setelah ini ingin mendengar juga,” ujar AHY di Rumah Dinas Wakil Presiden, Menteng, Jakarta, Sabtu (24/2/2024).

Halaman:


Terkini Lainnya

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com