Ramai Soal Sirekap, Drone Emprit Sebut Publik Skeptis Terhadap Pemilu

JAKARTA, MOMPAS.com - Pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi menilai, ada keraguan (skeptis) publik terhadap Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal tersebut berdasarkan pemantauan Drone Emprit terdapat percakapan media sosial dan pemberitaan media online sebelum dan sesudah pemungutan suara pemilu.

"Ada isu-isu terkait Sirekap dan kegagalan mengelola hasil data suara secara transparan. Nah ini menimbulkan skeptisisme terhadap pemilu," ujar Ismail dalam keterangan pers yang disiarkan YouTube Kompas TV pada Sabtu (24/2/2024).

KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kata dia, sebenarnya telah berupaya menjawab keraguan publik terhadap persoalan Sirekap ini.

Baca juga: KPU: Unggah Data Sirekap Melambat karena Koreksi Jalan Terus

"Tetapi tanggapan mereka sering dilihat skeptis oleh publik," ungkapnya.

Keraguan publik ini pun sejalan dengan tren percakapan di media sosial serta pemberitaan yang berkembang seputar dugaan kecurangan pemilu yang masih sangat tinggi.

Berdasarkan data di media sosial dan pemberitaan di media daring, Drone Emprit mencatat, percakapan itu terjadi tak hanya sebelum pencoblosan, bahkan sepekan setelah pencoblosan pun masih ramai.

"Sejak pencoblosan 14 Februari hingga seminggu setelahnya, 23 Februari, seminggu lebih, tren percakapan dan pemberitaan soal isu kecurangan dalam pemilu masih sangat tinggi,"

"Ini memperlihatkan adanya perhatian publik. Dan isu kecurangan sangat mewarnai pemilu yang sekarang ini," tegasnya.

Baca juga: Soal Anggaran Sirekap, KPU: Akan Kita Pertanggungjawabkan dan Diaudit BPK

Sebelum pencoblosan, terang dia, pembicaraan terkait dugaan kecurangan pemilu seputar isu intervensi politik, pelanggaran etika dan penyalahgunaan wewenang di Mahkamah Konstitusi.

Sementara setelah pencoblosan, pembicaraan terkait dugaan kecurangan berkutat pada persoalan Sirekap.

"Kalau seandainya benar, maka perlu kiranya ini penting untuk jadi masukan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melalui audit forensik," lanjut Ismail.

Tujuannya agar penyelenggara pemilu tersebut bisa membuktikan bahwa sistem Sirekap yang digunakan tidak seperti yang diduga publik selama ini.

"Ini semua adalah dugaan yang saya kira penting untuk ada klarifikasi yang jelas. Utamanya dengan menggunakan audit forensik terkait dengan sistem yang ada," tuturnya.