Pada kesempatan itu, Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni berharap, Tim Pembina Samsat dapat menjalankan rekomendasi dari rakor sebelumnya.
“(Kami) dari sisi pemerintah daerah (pemda) bisa mengambil langkah-langkah kebijakan untuk memperbaiki pelayanan, meningkatkan pendapatan, memperbaiki data, dan penghapusan BBN 2 oleh kepala daerah agar tertib data. Dengan begitu, pendapatan juga meningkat,” ujarnya.
Agus juga turut menyoroti peran penting pemda dalam mengakselerasi kemajuan negara serta mencapai kesejahteraan masyarakat secara lebih cepat.
Baca juga: Dukung Peresmian 2 Terminal, Jasa Raharja Ingin Masyarakat Gunakan Transportasi Umum
“Lebih obyektif lagi bahwa nama kendaraan bermotor itu adalah pemiliknya yang betul, bukan diatasnamakan yang lain. Sebab, hal ini akan menghancurkan data dan juga tidak adil,” imbuhnya.
Sebagai informasi, kegiatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan peninjauan Kantor Bersama Samsat Kota Palembang IV yang merupakan pilot project Samsat Digital Nasional di wilayah tersebut.
Turut hadir pada kegiatan itu Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo, Plh Sesditjen Bina Keuangan Dr Hendriwan, Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus, Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana, Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol Eddy Djunaedi, dan PJU Korlantas Polri.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.