Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ingin Lihat Wajah Moeldoko Saat Rapat Kabinet Bareng AHY, Andi Mallarangeng: Sweet Revenge!

Kompas.com - 24/02/2024, 10:59 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng mengaku ingin menyaksikan sidang kabinet Presiden Joko Widodo yang nantinya mempertemukan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dengan Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).


Pasalnya, kedua tokoh tersebut sebelumnya pernah terlibat perselisihan soal kepengurusan Partai Demokrat.

"Saya bilang, saya justru ingin melihat wajahnya Pak Moeldoko dalam sidang kabinet. Orang yang mau dia dongkel, yang mau dia begal partainya sekarang duduk sama-sama dia di situ sebagai menteri. Sebagai menteri dan sebagai Ketua Umum Demokrat yang sah. Nah saya mau lihat bagaimana wajahnya," ujar Andi dalam wawancara khusus GASPOL sebagaimana dilansir siaran YouTube Kompas.com pada Sabtu (24/2/2024).

Baca juga: Demokrat Ungkap Pertemuan AHY dan Jokowi di Yogyakarta Tak Bahas Posisi Menteri

Andi mengapresiasi ucapan selamat dari Moeldoko terhadap AHY yang kini sudah menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Akan tetapi, para kader Partai Demokrat menurutnya tak akan lupa dengan apa yang pernah dilakukan Moeldoko.

"Oh iya, tidak bisa dilupakan. Justru saya mau lihat. Apa itu namanya, sweet revenge. Semuanya sudah menunggu sidang kabinet pertama," ungkap Andi.

"Justru kita akan senang sekali melihat bagaimana wajahnya (Pak Moeldoko) dalam sidang kabinet itu. Karena tadinya mau dongkel kita, mau dongkel AHY, sebagai ketua umum yang sah, bikin kongres luar biasa (KLB) abal-abal, menuntut kita sampai tiga tahun, hampir tiga tahun kita dituntut ke pengadilan karena dia merasa sebagai ketum Demokrat," jelasnya.

Padahal, lanjut Andi, Moeldoko sebelumnya tak pernah menjadi kader maupun anggota dari partai berlambang bintang mercy itu.

Baca juga: Masuk ke Pemerintahan, Demokrat: Presiden yang Meminta, Bukan Kami yang Cari-cari Jabatan

Selama proses sengketa kepengurusan melawan Moeldoko, ungkap Andi, Partai Demokrat menang 21 kali di pengadilan.

"Dan sekarang kita berada, tiba-tiba dapat tawaran oleh Presiden Jokowi, pasti sama-sama nanti di sidang kabinet kalau sidang kabinet paripurna barangkali ya, Orang yang mau dia dongkel, yang mau dia partainya sekarang duduk di kabinet," tegas Andi.

Untuk diketahui, sidang kabinet yang dipimpin oleh Presiden Jokowi menghadirkan seluruh anggota kabinet dan para pejabat negara yang terkait.

Sebagai pemimpin KSP, Moeldoko diundang di sidang tersebut. Begitu pula dengan AHY yang kini sudah menjadi menteri.

Sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Moeldoko pernah berseteru karena persoalan kepengurusan Partai Demokrat.

Baca juga: Singgung Partai Koalisi Rasa Oposisi, Demokrat: Bagaimana Ceritanya Koalisi Bicara Hak Angket?

Keduanya pernah saling mengklaim sebagai ketua partai yang sah berdasarkan kongres Partai Demokrat.

Pada pelantikan AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) di Istana Negara pada 21 Februari 2024, Moeldoko tidak tampak hadir.

Setelahnya, Moeldoko menyampaikan alasan ketidakhadirannya di acara itu lewat unggahan di media sosial.

Menurut Moeldoko, saat pelantikan AHY dirinya sedang menjadi pembicara pada acara forum badan pangan dunia (FAO) yang digelar di Colombo, Sri Lanka.

Meski tidak hadir, mantan Panglima TNI itu memberikan ucapan selamat kepada AHY lewat media sosial.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemerdekaan Palestina Jadi Syarat RI Normalisasi Hubungan dengan Israel

Kemerdekaan Palestina Jadi Syarat RI Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Mungkinkah Prabowo Pertemukan Jokowi, SBY, dan Megawati dalam Satu Meja?

Mungkinkah Prabowo Pertemukan Jokowi, SBY, dan Megawati dalam Satu Meja?

Nasional
'One Way' Diperpanjang di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

"One Way" Diperpanjang di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Nasional
Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Nasional
Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Nasional
Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, 'Safety Car' Bakal Kawal Pemudik

Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, "Safety Car" Bakal Kawal Pemudik

Nasional
Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Nasional
Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Nasional
Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Nasional
OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

Nasional
Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Nasional
Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Nasional
Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Nasional
Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com