Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Ungkap Pertemuan AHY dan Jokowi di Yogyakarta Tak Bahas Posisi Menteri

Kompas.com - 24/02/2024, 08:32 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng mengatakan, Presiden Joko Widodo sebelumnya tidak pernah berkomunikasi soal kabinet dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Termasuk pada saat pertemuan antara Presiden Jokowi dengan AHY di Yogyakarta pada 28 Januari 2024 lalu.

"Pak Jokowi tidak pernah ada komunikasi tentang kabinet apa. Paling tidak yang terakhir kemarin pertemuan di Yogya itu sebenarnya tidak ada pembicaraan," ujar Andi dalam wawancara khusus GASPOL Kompas.com yang disiarkan pada Jumat (22/2/2024).

Baca juga: Ungkap Alasan AHY Terima Tawaran Jadi Menteri Jokowi, Demokrat: Kami Tak Menggusur Siapa Pun ...

Andi mengungkapkan, pertemuan AHY dengan Presiden Jokowi di Yogyakarta lebih banyak membahas soal masalah kenegaraan, pemilu, dan saling bertukar pandangan.

"Mungkin dalam tukar pandangan itu Pak Jokowi cocok dengan Mas AHY. Tiba-tiba Senin malam (19/2/2024) lalu Mas AHY ditelepon sama Mas Pratikno Mensesneg diminta ke Istana ketemu oleh Presiden," jelasnya.

Saat AHY datang ke Istana pada Selasa (20/2/2024) itulah Presiden Jokowi menawarkan posisi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Menurut Andi, Partai Demokrat sebenarnya berkoalisi dengan Prabowo Subianto dalam konteks Pemilu 2024.

Sehingga pada awalnya tetap akan menjadi oposisi pada pemerintah Presiden Jokowi.

Baca juga: Didampingi AHY, Jokowi Resmikan Bendungan Lolak di Sulut

"Kami sebenarnya berkoalisinya dengan Pak Prabowo. Koalisi Indonesia Maju di dalam Pemilu 2024 ini. Bukan koalisi pemerintahan Presiden Jokowi," ungkap Andi.

"Karena bayangan kami sebenarnya adalah nanti kalau pun diminta oleh presiden terpilih Prabowo Subianto masuk dalam pemerintahan, itu pemerintahan 2024-2029. Tapi tiba-tiba mungkin ada perkembangan terbaru, dan kemudian mungkin Pak Jokowi membutuhkan Mas Agus dan juga Partai Demokrat dalam pemerintahan," lanjutnya.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) itu pun menyebutkan, setelah mendapat tawaran Presiden Jokowi, AHY berkonsultasi kepada Prabowo.

Selain itu juga meminta restu kepada ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Baca juga: Kilas Balik Saat AHY Kritik Food Estate dan UU Ciptaker, Kini Sejalan dengan Jokowi

"Ya kami telah berkonsultasi, melaporkan kepada Pak Prabowo. Mas AHY punya etika. Karena itu setelah mendapatkan tawaran dari Pak Presiden menghadap kepada Pak Prabowo ini ada tawaran begini, kepada Pak Prabowo," ungkapnya.

"Dan dalam kesempatan itu Pak Prabowo justru mendorong Mas AHY untuk masuk dalam pemerintahan. Dan setelah juga dapat restu dari Pak SBY, bismillah Mas AHY masuk dalam pemerintahan," tambahnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi telah telah resmi melantik AHY sebagai Menteri ATR/BPN di Istana Negara para Rabu (21/2/2024).

AHY menggantikan posisi pejabat sebelumnya yakni Hadi Tjahjanto yang pada hari yang sama dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

Sebelumnya sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi AHY bersama Partai Demokrat selalu menjadi pihak oposisi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com