Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surya Paloh Mengaku Tak Diberitahu Jokowi jika AHY Bakal Jadi Menteri

Kompas.com - 23/02/2024, 20:42 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku tak diajak bicara oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal keputusan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Paloh mengungkapkan, hal itu tak dibahas dalam pertemuannya dengan Jokowi di Istana Negara, Jakarta pada Minggu, 18 Februari 2024.

“Kemarin, Pak Jokowi masih merahasiakan itu sama saya. Bagaimana saya mau menjawabnya?” ujar Surya Paloh di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat (23/2/2024).

“Coba Pak Jokowi kasih (pertanyaan), barangkali bilang,”Bung Surya ini Demokrat barangkali (mau bergabung)’. Saya bisa kasih komentar kan. Jokowi diam-diam saja, masa saya tanya,” katanya lagi.

Baca juga: Jawaban Surya Paloh Saat Ditanya Kesiapan Jadi Oposisi Pemerintahan ke Depan

Meski begitu, Surya Paloh mengaku tak memiliki resistensi pada Demokrat yang saat ini menjadi partai politik (parpol) pendukung pemerintahan.

Dia pun mengaku akan mengikuti apa pun keputusan Jokowi karena penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

“Saya ucapkan selamat. Itu hak prerogatif presiden. Konsistensi kita kan itu hak prerogatif presiden, mau ngangkat siapa, latar belakangnya apa,” kata Paloh.

Diketahui, hubungan Partai Nasdem dan Partai Demokrat pecah semenjak Surya Paloh dan calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan sepakat untuk mengajak Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menjadi calon wakil presiden (cawapres).

Pertengahan September 2023 lalu, Demokrat yang merasa kesepakatan dilakukan secara sepihak akhirnya memutuskan hengkang dari Koalisi Perubahan.

Baca juga: Surya Paloh Tunggu Sikap Megawati, Sebut Pertemuan Keduanya Sangat Dibutuhkan

Selanjutnya, Demokrat merapat dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mendukung capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

AHY sendiri mengaku proses penunjukannya sebagai Menteri ATR/BPN berlangsung sangat cepat. Dimulai dari permintaan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno untuk menemui Jokowi pada Senin, 19 Februari 2024.

Kemudian, pada pertemuan hari Selasa, 20 Februari 2024, Jokowi menawarkan pada AHY soal jabatan menteri itu. Ketua Umum Partai Demokrat itu pun sepakat untuk bergabung dengan pemerintahan Jokowi dan Ma’ruf Amin.

Putra sulung Presiden ke 6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu kemudian dilantik menjadi Menteri ATR/BPN pada Rabu, 21 Februari 2024.

Baca juga: Perjalanan AHY: Didepak Anies, Dirangkul Prabowo, Diajak Magang Jokowi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

Nasional
Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Nasional
Jokowi Sampaikan Dukacita atas Meninggalnya Presiden Iran

Jokowi Sampaikan Dukacita atas Meninggalnya Presiden Iran

Nasional
Laporkan Dewas KPK yang Berusia Lanjut ke Bareskrim, Nurul Ghufron Tak Khawatir Dicap Negatif

Laporkan Dewas KPK yang Berusia Lanjut ke Bareskrim, Nurul Ghufron Tak Khawatir Dicap Negatif

Nasional
Bertemu Presiden Fiji di Bali, Jokowi Ajak Jaga Perdamaian di Kawasan Pasifik

Bertemu Presiden Fiji di Bali, Jokowi Ajak Jaga Perdamaian di Kawasan Pasifik

Nasional
Saat Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet, Pembahasannya Disebut Kebetulan...

Saat Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet, Pembahasannya Disebut Kebetulan...

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Dewas KPK Ke Bareskrim Polri Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Dewas KPK Ke Bareskrim Polri Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Nasional
Marinir Ungkap Alasan Tak Bawa Jenazah Lettu Eko untuk Diotopsi

Marinir Ungkap Alasan Tak Bawa Jenazah Lettu Eko untuk Diotopsi

Nasional
MK: Tak Ada Keberatan Anwar Usman Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

MK: Tak Ada Keberatan Anwar Usman Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

Nasional
Kemenag Sayangkan 47,5 Persen Penerbangan Haji Garuda Alami Keterlambatan

Kemenag Sayangkan 47,5 Persen Penerbangan Haji Garuda Alami Keterlambatan

Nasional
Laporan Fiktif dan Manipulasi LPJ Masih Jadi Modus Korupsi Dana Pendidikan

Laporan Fiktif dan Manipulasi LPJ Masih Jadi Modus Korupsi Dana Pendidikan

Nasional
Dana Bantuan dan Pengadaan Sarana-Prasarana Pendidikan Masih Jadi Target Korupsi

Dana Bantuan dan Pengadaan Sarana-Prasarana Pendidikan Masih Jadi Target Korupsi

Nasional
Lettu Eko Terindikasi Terlilit Utang Karena Judi Online, Dankormar: Utang Almarhum Rp 819 Juta

Lettu Eko Terindikasi Terlilit Utang Karena Judi Online, Dankormar: Utang Almarhum Rp 819 Juta

Nasional
Disambangi Bima Arya, Golkar Tetap Condong ke Ridwan Kamil untuk Pilkada Jabar

Disambangi Bima Arya, Golkar Tetap Condong ke Ridwan Kamil untuk Pilkada Jabar

Nasional
Beri Pesan untuk Prabowo, Try Sutrisno: Jangan Sampai Tonjolkan Kejelekan di Muka Umum

Beri Pesan untuk Prabowo, Try Sutrisno: Jangan Sampai Tonjolkan Kejelekan di Muka Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com