Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jawaban Surya Paloh Saat Ditanya Kesiapan Jadi Oposisi Pemerintahan ke Depan

Kompas.com - 23/02/2024, 20:17 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Nasdem Surya Paloh tak menjawab secara pasti ketika ditanya apakah partainya siap jika harus menjadi oposisi pada periode pemerintahan 2024-2029.

Dia menyatakan, bakal meminta pendapat semua pihak di internal Koalisi Perubahan sebelum memutuskan langkah Partai Nasdem ke depan.

Termasuk, meminta pendapat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

“Saya akan tanya dulu Mas Imin (Muhaimin). Kemudian, saya tanya lagi siapa nih (Presiden PKS Ahmad Syaikhu), terakhir saya minta pendapat capres kita ini ya (Anies),” ujar Surya Paloh di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat (23/2/2024).

Baca juga: Surya Paloh Tunggu Sikap Megawati, Sebut Pertemuan Keduanya Sangat Dibutuhkan

Namun, Surya Paloh mengatakan, tetap ingin memiliki semangat yang sama dengan dua anggota Koalisi Perubahan yang lain, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Artinya beginilah, kami mungkin di antara kita semuanya punya satu kesamaan, satu tekad, satu bahasa. Kami ingin berikan yang terbaik untuk proses, perjalanan kehidupan kebangsaan kita dengan demokrasi yang tetap terjaga semestinya,” katanya.

Terakhir, dia menekankan sampai saat ini Nasdem bakal terus memperjuangkan semangat perubahan sesuai dengan narasi yang dibawa oleh Anies dan Muhaimin selama masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Insya Allah, barangkali itu lah kita harapkan,” ujar Surya Paloh.

Baca juga: Sekjen PKS Beberkan Pembicaraan Jokowi dan Surya Paloh

Sebelumnya, sejumlah pihak meragukan komitmen Partai Nasdem untuk berada di luar pemerintahan pada 2024-2029.

Salah satu faktornya adalah pertemuan antara Surya Paloh dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta pada Minggu, 18 Februari 2024.

Padahal, Jokowi selama ini dianggap lebih condong memberikan dukungan pada capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh terjadi setelah quick count sementara sejumlah lembaga survei ketika itu memperlihatkan keunggulan Prabowo-Gibran.

Sementara itu, sampai saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI masih memproses penghitungan suara resmi.

Baca juga: Surya Paloh Buka Suara soal Pertemuan dengan Jokowi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com