Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jawaban Surya Paloh Saat Ditanya Kesiapan Jadi Oposisi Pemerintahan ke Depan

Kompas.com - 23/02/2024, 20:17 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Nasdem Surya Paloh tak menjawab secara pasti ketika ditanya apakah partainya siap jika harus menjadi oposisi pada periode pemerintahan 2024-2029.

Dia menyatakan, bakal meminta pendapat semua pihak di internal Koalisi Perubahan sebelum memutuskan langkah Partai Nasdem ke depan.

Termasuk, meminta pendapat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

“Saya akan tanya dulu Mas Imin (Muhaimin). Kemudian, saya tanya lagi siapa nih (Presiden PKS Ahmad Syaikhu), terakhir saya minta pendapat capres kita ini ya (Anies),” ujar Surya Paloh di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat (23/2/2024).

Baca juga: Surya Paloh Tunggu Sikap Megawati, Sebut Pertemuan Keduanya Sangat Dibutuhkan

Namun, Surya Paloh mengatakan, tetap ingin memiliki semangat yang sama dengan dua anggota Koalisi Perubahan yang lain, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Artinya beginilah, kami mungkin di antara kita semuanya punya satu kesamaan, satu tekad, satu bahasa. Kami ingin berikan yang terbaik untuk proses, perjalanan kehidupan kebangsaan kita dengan demokrasi yang tetap terjaga semestinya,” katanya.

Terakhir, dia menekankan sampai saat ini Nasdem bakal terus memperjuangkan semangat perubahan sesuai dengan narasi yang dibawa oleh Anies dan Muhaimin selama masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Insya Allah, barangkali itu lah kita harapkan,” ujar Surya Paloh.

Baca juga: Sekjen PKS Beberkan Pembicaraan Jokowi dan Surya Paloh

Sebelumnya, sejumlah pihak meragukan komitmen Partai Nasdem untuk berada di luar pemerintahan pada 2024-2029.

Salah satu faktornya adalah pertemuan antara Surya Paloh dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta pada Minggu, 18 Februari 2024.

Padahal, Jokowi selama ini dianggap lebih condong memberikan dukungan pada capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh terjadi setelah quick count sementara sejumlah lembaga survei ketika itu memperlihatkan keunggulan Prabowo-Gibran.

Sementara itu, sampai saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI masih memproses penghitungan suara resmi.

Baca juga: Surya Paloh Buka Suara soal Pertemuan dengan Jokowi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com