Soal Hak Angket, Timnas Amin: Ini Bukan soal Kalah Menang, tapi Berjuang Luruskan Praktik Bernegara

JAKARTA, KOMPAS.com - Co-captain Timnas Anies-Muhaimin, Sudirman Said berharap hak angket atau hak penyelidikan soal dugaan kecurangan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 bisa terealisasi di DPR.

Dia menegaskan, persoalan hak angket ini bukan lagi untuk membuktikan siapa pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang menang pilpres.

Menurut Sudirman, hak angket soal dugaan kecurangan perlu dibahas guna menunjukkan bahwa Indonesia masih menjaga norma-norma etika dan kepatutan dalam menjalankan praktik bernegara.

“Ini bukan lagi soal kalah menang siapa yang menang siapa yang kalah, tapi lebih kepada kita harus berjuang sekuat tenaga meluruskan kembali praktik-praktik bernegara,” kata Sudirman dalam konferensi pers di Kawasan Jakarta Selatan, Jumat (23/2/2024).

“Jadi kita akan teriakan terus sesuai dengan kemauan kita masing-masing, hak angket mudah-mudahan terjadi lewat jalur parlemen,” imbuh dia.

Baca juga: Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu, Nasdem: Mekanismenya Tak Rumit

Lebih lanjut, ia juga menilai masyarakat perlu bersuara bahkan berteriak jika memang menemukan ada tindakan menyimpang dalam kehidupan bernegara.

Sudirman pun menganalogikan hal ini dalam kehidupan keluarga.

Dia mencontohkan, jika dalam suatu anggota keluarga ada anak yang melanggar hukum, maka anggota keluarga lainnya tak boleh diam dan perlu bersuara dan meributkan hal itu guna menjaga kehormatan keluarga.

“Bahwa cara meributkannya jangan menimbulkan aib bagi keluarga, ya tapi harus diributkan. Harus diteriaki, harus disampaikan bahwa itu salah. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa kita masih menjunjung tinggi norma,” tambah dia.

Baca juga: Yakin Dugaan Kecurangan Pilpres Terbongkar lewat Hak Angket di DPR, Adian: Di Situ Tak Ada Paman

Begitu juga dengan bernegara, kata Sudirman, jika di Indonesia ada pihak yang melakukan tindakan memperkosa hukum, melanggar etika, memaksakan kehendaknya, hingga menjalankan praktik nepotisme, maka masyarakat lainnya tidak boleh diam dan harus teriak.

Masyarakat, lanjutnya, tidak boleh diam untuk menunjukkan bahwa seluruh bangsa ini masih menjaga norma, kehormatan, serta tidak mentolelir tindakan seperti itu.

“Begitu pun untuk menunjukkan pada seluruh warga dunia bahwa Indonesia dalam berdemokrasi masih ingin menjaga norma-norma etika dan kepatutan,” ucap Sudirman.

“Jadi justru harus diteriakkan, harus dikencangkan teriakkan itu untuk membangunkan seluruh warga supaya bahu-membahu meluruskan kembali jalannya bernegara gitu,” sambungnya.

Baca juga: Koalisi Perubahan Pasif Menunggu, Bola Panas Hak Angket Dilempar ke PDI-P

Oleh karenanya, ia mengajak masyarakat sipil terus mengingatkan pada pemegang otoritas bahwa ada masalah di Tanah Air.

Kemudian, akademisi dan pihak kampus juga dinilai perlu untuk bergerak dan terus menerus menyuarakan hal itu.