Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebut Indonesia Kekurangan Bendungan, Kalah Jauh dari China

Kompas.com - 23/02/2024, 15:57 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, saat ini jumlah bendungan yang dimiliki Indonesia masuk sangat kurang.

Menurut Presiden, jumlah bendungan di Indonesia masih kalah jauh dari China dan Korea Selatan.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi usai meresmikan Bendungan Lokal di Boolang Mongondow, Sulawesi Utara, Jumat (23/2/2024) sebagaimana dilansir siaran YouTube Sekretariat Presiden.

"Kita ini masih sangat kurang sekali jumlah bendungan yang dimiliki, tadi saya sampaikan sebagai perbandingan Korea Selatan memiliki kurang lebih 20.000 (bendungan), China memiliki 98.000 bendungan. Kita memiliki 292 bendungan saja," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi Ungkap Bendungan Lolak di Sulut Mampu Mereduksi Banjir hingga 29 Persen

Padahal, kata Jokowi, Indonesia saat ini punya 4.400-an sungai.

Sehingga ke depannya pemerintah harus memperhatikan proses pengelolaan sumber daya air yang sudah tersedia itu.

Terlebih, di masa depan keberadaan air sangat dibutuhkan untuk mendukung ketersediaan pangan.

Sebelumnya, Presiden meresmikan Bendungan Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara pada Jumat.

Pembangunan bendungan tersebut menghabiskan anggaran Rp 2,02 triliun.

Baca juga: Momen AHY Dampingi Jokowi Resmikan Infrastruktur di Sulawesi Utara

Kepala Negara mengatakan, Bendungan Lolak memiliki kapasitas 16 juta meter kubik dan dapat mengairi area pertanian seluas 2.200 hektare.

Bendungan ini diharapkan dapat mengurangi risiko banjir hingga 29 persen di wilayah sekitar, sebuah perbaikan yang signifikan dibandingkan kondisi sebelumnya.

Lebih jauh lagi, bendungan ini berkontribusi pada produksi energi melalui pemanfaatan listrik ecohydro mendukung Bolaang Mongondow sebagai lumbung padi Sulawesi Utara.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com