Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ungkap Bendungan Lolak di Sulut Mampu Mereduksi Banjir hingga 29 Persen

Kompas.com - 23/02/2024, 14:28 WIB
Fika Nurul Ulya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyampaikan, Bendungan Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara yang baru saja diresmikan hari ini, Jumat (23/2/2024) mampu mereduksi banjir hingga 29 persen.

Pasalnya, bendungan baru ini memiliki kapasitas 16 juta meter kubik dan dapat mengairi area pertanian seluas 2.200 hektare.

"(Bendungan) bisa mereduksi banjir sampai 29 persen. Kalau sebelumnya banjir, kemudian ada bendungan, menjadi terkurangi 29 persen," kata Jokowi dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Jumat.

Baca juga: Momen AHY Dampingi Jokowi Resmikan Infrastruktur di Sulawesi Utara

Kepala Negara mengungkapkan, bendungan juga mampu berkontribusi pada produksi energi melalui pemanfaatan listrik eco hydro, mendukung Bolaang Mongondow sebagai lumbung padi Sulawesi Utara.

“Bisa menjadi air baku bagi masyarakat di Bolaang Mongondow dan juga untuk listrik eco hydro,” ucap dia.

Jokowi menyebut, pembangunan bendungan Lolak menjadi momen penting dalam upaya Indonesia menghadapi tantangan pengelolaan air dan energi di masa depan.

Selain mengatasi kekurangan air dan mengendalikan banjir, dia berharap bendungan yang dibangun dengan investasi senilai Rp 2,02 triliun ini menjadi model pengelolaan sumber daya air yang efisien bagi Indonesia.

Baca juga: Prabowo-Gibran Libatkan Jokowi Susun Kabinet Bayangan Sektor Ekonomi

Dengan begitu, air di Indonesia akan mampu dikelola dengan baik, utamanya jika di wilayah lain dibangun bendungan serupa.

"Ini kalau di provinsi yang lain, di kabupaten yang lain juga kita memiliki bendungan dengan kapasitas kurang lebih sama, air yang ada di negara akan bisa kita kelola dengan baik sehingga biar bermanfaat seperti Bendungan Lolak ini,” terang Jokowi.

Lebih lanjut Jokowi menyampaikan, masalah air dan energi harus disiapkan oleh sebuah negara.

Terlebih saat ini, Indonesia baru memiliki 292 bendungan dari sekitar 4.400 total sungai. Padahal negara lain seperti China sudah memiliki 98.000 bendungan, Korea Selatan pun sudah memiliki sekitar 20.000 bendungan.

“Ke depan, urusan air, urusan energi akan menjadi sebuah persoalan besar kalau kita tidak siapkan sekarang, kalau kita tidak kelola mulai dari sekarang," jelas Jokowi.

Turut mendampingi Presiden dalam peresmian tersebut adalah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, dan Pj. Bupati Bolaang Mongondow Limi Mokodompit.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com