JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyoroti biaya logistik di dalam negeri yang sempat mahal 10 tahun lalu.
Saat itu biaya logistik Indonesia berada di angka 24 persen, padahal biaya di negara lain hanya mencapai 9-12 persen.
Hal ini dikatakannya saat meresmikan pelabuhan Makassar New Port dalam kunjungan kerjanya ke Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (22/2/2024).
Saat itu Jokowi memang tengah menekankan bahwa efisiensi logistik sangat penting di tengah ketatnya persaingan produk-produk antar negara.
Negara yang memiliki efisiensi yang paling baik, akan mampu memenangkan pertandingan dan persaingan.
"Saya ingat 10 tahun lalu biaya logistik kita di angka 24 persen, padahal di negara lain cuma 9-12 persen," kata Jokowi seperti yang ditayangkan dalam YouTube Sekretariat Presiden, Kamis.
Baca juga: Jarang Disadari, “Bocor Alus” Biaya Logistik Berikut Dapat Bebani Perusahaan
Kepala Negara mengungkapkan, mahalnya biaya logistik di dalam negeri disebabkan karena tidak ada integrasi antara satu kawasan dengan kawasan lain yang sepaket.
Misalnya kata dia, kawasan pelabuhan dengan industri maupun pabrik yang sarat pengiriman.
"Tidak terintegrasinya antara pelabuhan dengan pabrik-pabrik yang berada di jauh dari pelabuhan," ucap Jokowi.
Mengatasi masalah tersebut, mantan Wali Kota Solo itu lalu mulai mengintegrasikan semuanya.
Saat ini kata Jokowi, biaya logistik sudah turun 10 persen dari 24 persen.
Jumlahnya, hampir sama dengan negara lain meski sedikit lebih tinggi.
"Sekarang, biaya logistik kita turun kurang lebih 14 persen. Turun banyak. Tapi masih sedikit lebih tinggi dari negara lain. Maka ini jadi PR kita bersama," ucap dia.
Baca juga: Waktu Bongkar Muat Diklaim Semakin Cepat, tapi Biaya Logistik Masih Mahal
Selain masalah integrasi, pengepakan barang yang lama turut menjadi tantangan. Dahulu, lanjutnya, dwelling time atau waktu pembongkaran peti kemas hingga pengangkutan kembali berlangsung 5-7 hari.
Namun saat ini, dwelling time terpangkas menjadi di bawah 3 hari.