Momen Wacana Hak Angket Cukup Sempit di Sisa Periode Kedua Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak-pihak yang mendorong wacana penyelidikan dugaan kecurangan pemilihan umum (Pemilu) 2024 dinilai mesti sesegera mungkin mendorong persetujuan hak angket melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), supaya tidak kehilangan momentum di masa pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tinggal sekitar 8 bulan.

Menurut pengamat politik Jannus TH Siahaan, hak angket baru bisa bergulir jika pihak-pihak yang mendorong wacana itu berkomitmen dan solid supaya tidak terjadi manuver politik yang berlawanan.

"Terkait soal waktu, masa pemerintahan Jokowi sampai bulan Oktober 2024 masih bisa dikejar, jika syarat untuk hak angket atau interpelasi bisa segera digulirkan," kata Jannus saat dihubungi pada Rabu (21/2/2024).

Baca juga: Jimly Anggap Hak Angket Usut Kecurangan Pemilu Hanya Gertakan Politik

Menurut Jannus, wacana itu disampaikan karena jika dugaan kecurangan itu digugat melalui sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) maka peluang kemenangannya bakal sangat kecil.

Di sisi lain, kata Jannus, pihak-pihak yang mendorong hak angket juga mesti fokus dengan tujuan mendorong wacana hak angket.

"Sebenarnya targetnya tentu bukan soal waktu tersebut, tapi upaya anulir atas hasil pilpres 2024 sehingga diadakan pemilihan ulang atau impeachment, agar pemilihan di bawah pemerintahan Jokowi juga bisa didelegitimasi," papar Jannus.

Baca juga: Ganjar Usulkan Hak Angket, Golkar: Tak Percaya Saksi Sendiri, padahal Saksi PDI-P Militan di TPS

Sebelumnya diberitakan, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang pertama menyuarakan soal hak angket.

Menurut Ganjar, Pemilu 2024 ditengarai dinodai aksi kecurangan melibatkan sejumlah lembaga negara.

"Dalam hal ini, DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan tersebut, termasuk meminta pertanggung jawaban KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) selaku penyelenggara Pemilu," kata Ganjar dalam keterangannya, Senin (19/2/2024) lalu.

Soal tuduhan kecurangan itu, kata Ganjar, harus diusut oleh oleh DPR dengan memanggil seluruh penyelenggara Pemilu sebagai wujud fungsi kendali dan pengawasan.

Baca juga: Tanggapi Hak Angket Kecurangan Pemilu, AHY Ajak Kubu Ganjar dan Anies Move On

Menurut dia, jika kecurangan itu didiamkan maka DPR justru tidak menjalankan fungsi lembaga.

"Yang begini ini mesti diselidiki, dibikin pansus (panitia khusus), minimum DPR sidang, panggil, uji petik lapangan,” ujar Ganjar.

Ganjar berharap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang saat ini mayoritas di DPR bersedia mendorong hak angket. Begitu juga dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mengusungnya.

Di samping itu, Ganjar berharap kubu pesaingnya yakni partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) juga bersedia mendorong hak angket.

Baca juga: Din Syamsuddin dan 100 Tokoh Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu, Harap Jadi Jalan Makzulkan Jokowi

Partai yang tergabung dalam KPP adalah Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).