Formappi: Hak Angket untuk Ubah Hasil Pemilu Itu Mimpi

Hal itu dinilai jauh lebih efektif dibandingkan hak angket.

"Kalau akhirnya tak efektif, ya mestinya jalur angket tak strategis untuk mencari jawaban atas dugaan kecurangan yang terjadi di pemilu ini. Mending tim paslon 03 melakukan persiapan bukti serius untuk ditunjukkan di MK nanti ketimbang terjebak dalam permainan politik DPR melalui hak angket ini," pungkasnya.

Baca juga: Respons Gibran soal Ganjar Dorong Partai Pengusung Anies-Muhaimin Gulirkan Hak Angket Selidiki Kecurangan Pemilu

Diberitakan sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menggulirkan usulan agar partai politik pengusungnya yang berada di parlemen, yakni PDI-P dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggunakan hak angket di DPR guna menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Hal ini disampaikan Ganjar usai hasil Pilpres 2024 menunjukkan keunggulan bagi pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, berdasarkan hasil hitung cepat.

Ganjar mengatakan, penyelenggaraan Pilpres kali ini sarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menegaskan bahwa dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 mesti disikapi, dan parpol pengusung dapat menggulirkan atau mengusulkan hak angket di DPR.

“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” ujar Ganjar dalam keterangannya, Senin (19/2/2024).

Gayung bersambut, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan partai politik pengusungnya juga siap untuk menggulirlan hak angket.

Tiga parpol pengusung Anies-Muhaimin adalah Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera.

"Kami ketemu dan membahas langkah-langkah dan kami solid karena itu saya sampaikan, ketika insiatif hak angket itu dilakukan maka tiga partai ini siap ikut," ujarnya saat ditemui di Kantor THN Anies-Muhaimin Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa.