Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Bertemu Surya Paloh, Pengamat: Strategi Perkuat Pemerintah dan Kuasai Parlemen

Kompas.com - 21/02/2024, 11:22 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh beberapa waktu lalu dinilai sebagai bentuk cawe-cawe Kepala Negara terhadap pemerintahan ke depan.

Jokowi seolah ingin menggalang kekuatan dari partai-partai politik guna memperkuat pemerintahan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kelak.

“Potensi ke arah itu cukup nyata. Memperkuat kekuatan politik pemerintah, plus menguasai kekuatan politik parlemen, sehingga tak ada resistensi dari parlemen,” kata pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno kepada Kompas.com, Selasa (20/2/2024).

Adi menilai, Jokowi ingin terlihat sebagai negarawan sejati yang bisa mempertemukan berbagai simpul politik pasca Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Presiden seakan hendak menunjukkan bahwa dirinya bisa menjembatani kepentingan antara kubu pemenang dengan pihak yang kalah pilpres, antara Prabowo-Gibran dengan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Baca juga: Sebut Pertemuan Jokowi-Surya Paloh Biasa dalam Politik, Mahfud: Yang Penting Demokrasi Dijaga

Dalam pertemuan antara Kepala Negara dan elite partai politik, diyakini muncul pembicaraan mengenai koalisi politik ke depan. Bisa jadi, ada pembahasan tentang koalisi antara kubu pemenang dengan yang kalah pilpres.

“Jokowi bisa jadi figur yang bisa memepetemukan kepentingan semua calon, teruma kemungkinan koalisi pasca pilpres,” ucap Adi.

Dengan pendekatan Presiden, bukan tidak mungkin partai-partai yang kini berada di luar gerbong Prabowo-Gibran berganti haluan dan merapat ke koalisi pemenang pilpres.

Padahal, kata Adi, semakin banyak partai politik yang berkoalisi dengan kubu pemenang pilpres, fungsi pengawasan terhadap pemerintah akan semakin lemah. Sebab, parlemen atau DPR tak punya kekuatan besar untuk mengawasi.

“Tak akan signifikan kekuatan politiknya sebagai medium kontrol atas eksekutif,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Surya Paloh bertemu Jokowi di Istana Negara pada Minggu (18/2/2024) malam. Pihak Istana menyebut, pertemuan keduanya merupakan permintaan Surya Paloh.

Sementara, Jokowi menyebut bahwa ia hanya bertindak sebagai penghubung atau jembatan ketika bertemu dengan Surya Paloh.

Adapun urusan-urusan politik, kata Jokowi, ia serahkan seluruhnya kepada partai-partai politik di Tanah Air. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku hanya ingin menjadi penghubung komunikasi terhadap semua hal.

“Itu sebetulnya, saya itu sebetulnya hanya jadi jembatan," kata Jokowi, Senin (19/2/2024).

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyatakan bahwa pertemuan itu tidak membahas soal posisi politik Nasdem pada 2024-2029. Menurutnya, pertemuan keduanya merupakan hal biasa karena Nasdem masih menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Baca juga: Tak Seperti Surya Paloh, Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan dari Jokowi

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com