Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Senang Politik Indonesia Tetap Stabil Usai Pemilu, Melegakan Industri Keuangan

Kompas.com - 20/02/2024, 13:04 WIB
Fika Nurul Ulya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku senang mendengar resiliensi industri keuangan di Indonesia pasca pemungutan suara Pemilu 14 Februari 2024.

Jokowi menyebut, kondisi politik Indonesia tetap stabil, meski masyarakat sempat wait and see sebelum Pemilu karena khawatir dengan politik yang memanas.

Kestabilan politik itu pun berdampak positif pada industri keuangan. 

Hal ini diungkapkan Jokowi dalam sambutannya di acara Pertemuan Industri Jasa Keuangan di The St. Regis, Jakarta Pusat, Selasa (20/2/2024).

"Politik domestik kita stabil dan pastinya melegakan industri keuangan dan membangkitkan industri keuangan yang makin kokoh untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Saya senang tadi mendengar apa yang disampaikan oleh bapak ketua OJK mengenai resiliensi industri keuangan," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Alhamdulillah Pemilu Berjalan Lancar, Masyarakat ke TPS dengan Riang Gembira

Resiliensi itu terlihat dari beberapa indikator ekonomi. Tercatat, permodalan perbankan mencapai 27,69 persen, jauh lebih tinggi dibanding negara lain di kawasan.

Sementara itu, kredit perbankan berpotensi tumbuh dua digit di angka 10,38 persen secara tahunan (year on year/yoy), jauh lebih tinggi dibanding level pra pandemi.

Begitu pula dengan perekonomian Indonesia yang tumbuh di angka 5,05 persen, dengan tingkat inflasi terkendali di level 2,57 persen.

Kemudian, cadangan devisa Indonesia mencapai 145 miliar dollar AS dan neraca perdagangan surplus 36 miliar dollar AS.

"Current account deficit (defisit transaksi berjalan) kita juga surplus di 0,16 persen. Saya kira angka-angka seperti itu yang harusnya kita optimis terhadap ekonomi Indonesia di tahun 2024," ucap dia.

Baca juga: Babak Baru Kubu Ganjar-Mahfud Selidiki Kecurangan Pemilu, Bentuk Tim Khusus dan Upayakan Hak Angket

Kendati begitu, Jokowi mengingatkan agar semua pihak tetap hati-hati dan waspada.

Pasalnya, kondisi ekonomi global berubah sangat cepat di samping disrupsi teknologi yang makin masif.

Kepala Negara menyampaikan, Indonesia harus belajar dari krisis-krisis sebelumnya termasuk krisis moneter tahun 1998.

"Tahun 2018 dan 2023 kita lihat tiba-tiba kemarin jatuhnya Silicon Valley Bank, ini juga mengharuskan kita semuanya hati-hati dalam kita menjaga industri keuangan kita, ekonomi kita," jelas Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com