Salin Artikel

Jokowi Senang Politik Indonesia Tetap Stabil Usai Pemilu, Melegakan Industri Keuangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku senang mendengar resiliensi industri keuangan di Indonesia pasca pemungutan suara Pemilu 14 Februari 2024.

Jokowi menyebut, kondisi politik Indonesia tetap stabil, meski masyarakat sempat wait and see sebelum Pemilu karena khawatir dengan politik yang memanas.

Kestabilan politik itu pun berdampak positif pada industri keuangan. 

Hal ini diungkapkan Jokowi dalam sambutannya di acara Pertemuan Industri Jasa Keuangan di The St. Regis, Jakarta Pusat, Selasa (20/2/2024).

"Politik domestik kita stabil dan pastinya melegakan industri keuangan dan membangkitkan industri keuangan yang makin kokoh untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Saya senang tadi mendengar apa yang disampaikan oleh bapak ketua OJK mengenai resiliensi industri keuangan," kata Jokowi.

Resiliensi itu terlihat dari beberapa indikator ekonomi. Tercatat, permodalan perbankan mencapai 27,69 persen, jauh lebih tinggi dibanding negara lain di kawasan.

Sementara itu, kredit perbankan berpotensi tumbuh dua digit di angka 10,38 persen secara tahunan (year on year/yoy), jauh lebih tinggi dibanding level pra pandemi.

Begitu pula dengan perekonomian Indonesia yang tumbuh di angka 5,05 persen, dengan tingkat inflasi terkendali di level 2,57 persen.

Kemudian, cadangan devisa Indonesia mencapai 145 miliar dollar AS dan neraca perdagangan surplus 36 miliar dollar AS.

"Current account deficit (defisit transaksi berjalan) kita juga surplus di 0,16 persen. Saya kira angka-angka seperti itu yang harusnya kita optimis terhadap ekonomi Indonesia di tahun 2024," ucap dia.

Kendati begitu, Jokowi mengingatkan agar semua pihak tetap hati-hati dan waspada.

Pasalnya, kondisi ekonomi global berubah sangat cepat di samping disrupsi teknologi yang makin masif.

Kepala Negara menyampaikan, Indonesia harus belajar dari krisis-krisis sebelumnya termasuk krisis moneter tahun 1998.

"Tahun 2018 dan 2023 kita lihat tiba-tiba kemarin jatuhnya Silicon Valley Bank, ini juga mengharuskan kita semuanya hati-hati dalam kita menjaga industri keuangan kita, ekonomi kita," jelas Jokowi.

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/20/13043361/jokowi-senang-politik-indonesia-tetap-stabil-usai-pemilu-melegakan-industri

Terkini Lainnya

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke