Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Babak Baru Kubu Ganjar-Mahfud Selidiki Kecurangan Pemilu, Bentuk Tim Khusus dan Upayakan Hak Angket

Kompas.com - 20/02/2024, 12:46 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD terus mengupayakan agar Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, khususnya Pemilihan Presiden (Pilpres) berjalan dengan enam asas utama, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau biasa disingkat luber jurdil.

Terkini, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud resmi membentuk tim hukum khusus untuk memperkarakan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke ranah hukum.

Tim hukum ini dinamakan Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan Ganjar-Mahfud.

Upaya itu dilakukan hampir satu pekan pasca pencoblosan Pemilu 2024 di mana hasil hitung cepat atau quick count sementara menunjukan paslon nomor urut 3 berada di urutan terbawah.

Mereka menduga, ada kecurangan di balik proses Pemilu 2024 bahkan cenderung terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Baca juga: Tim Ganjar-Mahfud Gandeng Pakar Usut Kecurangan Pilpres, Termasuk Efek Kebijakan Jokowi

Selain membentuk tim hukum khusus, pihak paslon nomor urut 3 juga mendorong digunakannya hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres yang sarat TSM.

Dorongan itu disampaikan langsung oleh calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Tim hukum

Meski sudah memiliki tim hukum sendiri dalam struktur TPN, pihak paslon nomor urut 3 membentuk satu lagi tim hukum khusus.

Ini dilakukan sebagai upaya memperkarakan dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Tim ini dipimpin oleh Deputi Hukum TPN, Todung Mulya Lubis sebagai Ketua, dan pengacara Henry Yosodiningrat selaku Wakil Ketua.

Henry diketahui juga adalah kader PDI-P.

Baca juga: Kubu Ganjar-Mahfud Bentuk Tim Usut Dugaan Kecurangan TSM pada Pilpres 2024

"Jadi hari ini atas arahan daripada ketua partai koalisi, dari Bu Megawati, Pak Mardiono, Pak Hary Tanoe dan juga Pak Oso dan tentunya dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud, telah dibentuk tim Demokrasi Keadilan Ganjar-Mahfud yang nanti akan diketuai oleh Pak Todung Mulya Lubis, dibantu oleh Pak Henry Yosodiningrat," kata Deputi 360 TPN, Syafril Nasution menjelaskan pada awak media, ditemui di Gedung High End, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2024).

Syafril mengatakan, tim ini bakal bekerja menyusun berbagai persiapan untuk memperkarakan dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Hal mengenai persiapan-persiapan tersebut, jelas dia, bakal disampaikan lebih detail oleh Todung selaku Ketua Tim.

Todung menyampaikan, pihaknya turut mengajak partisipasi rakyat Indonesia untuk mengungkap kecurangan Pemilu 2024.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Nasional
Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Nasional
Lemhannas Kaji Dampak Meninggalnya Presiden Iran dalam Kecelakaan Helikopter

Lemhannas Kaji Dampak Meninggalnya Presiden Iran dalam Kecelakaan Helikopter

Nasional
Emil Dardak Sindir Batas Usia yang Halangi Anak Muda Maju saat Pemilu

Emil Dardak Sindir Batas Usia yang Halangi Anak Muda Maju saat Pemilu

Nasional
Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Nasional
Aksi Cepat Tanggap Kementerian KP Bantu Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumbar

Aksi Cepat Tanggap Kementerian KP Bantu Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumbar

Nasional
Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

Nasional
Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Nasional
Jokowi Sampaikan Dukacita atas Meninggalnya Presiden Iran

Jokowi Sampaikan Dukacita atas Meninggalnya Presiden Iran

Nasional
Laporkan Dewas KPK yang Berusia Lanjut ke Bareskrim, Nurul Ghufron Tak Khawatir Dicap Negatif

Laporkan Dewas KPK yang Berusia Lanjut ke Bareskrim, Nurul Ghufron Tak Khawatir Dicap Negatif

Nasional
Bertemu Presiden Fiji di Bali, Jokowi Ajak Jaga Perdamaian di Kawasan Pasifik

Bertemu Presiden Fiji di Bali, Jokowi Ajak Jaga Perdamaian di Kawasan Pasifik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com