Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KSP Sebut Harga Beras Turun Mulai Maret jika Produksinya Surplus

Kompas.com - 19/02/2024, 15:17 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

Produksi beras pada Januari dan Februari setiap tahunnya, kata dia, memang lebih kecil daripada bulan-bulan sebelumnya.

Sehingga, jika ada kenaikan harga beras di awal tahun sebenarnya merupakan hal yang biasa terjadi.

Baca juga: Susul Beras, Harga Cabai dan Tomat di Pasar Kosambi Bandung Naik 100 Persen

Akan tetapi, khusus pada Januari dan Februari 2024 ada faktor dampak El Nino pada 2023 yang membuat musim tanam menjadi mundur.

"Bahkan ada yang gagal tanam dan sebagainya. Kenapa mundur? Karena kalau menanam padi itu kan butuh banyak air, nah sementara kadang-kadang hujan sekali, tapi kemudian lalu kering, itu kadang (lalu) hilang," ungkap Eddy

"Lalu enggak jadi menanam, atau enggak bisa nanem. Tapi intinya musim tanam mundur, sehingga kemudian sudah dari November itu kita memproyeksikan, ada proyeksi dari BPS bahwa produksi beras pada Januari itu memang sangat terbatas. Sampai Februari itu masih kurang dari yang dibutuhkan," jelasnya.

Eddy menuturkan, kebutuhan beras nasional dalam satu bulan rata-rata bisa mencapai 2,5 juta ton.

Sehingga, jika produksi beras dalam sebulan kurang maka harga akan naik.

"Jadi ada pengaruh produksi berkurang, terutama karena musim tanam yang mundur, karena ada El Nino. Ada lagi karena kenaikan biaya dari tingkat petani. Kan kita tahu ya ada konflik rusia Ukraina, yang membuat harga pupuk meningkat," kata Eddy.

"Intinya tensi global, faktor di luarlah yang membuat harga pupuk naik dan sebagainya. Dan itu sangat memengaruhi biaya produksi di petani. Sehingga, itulah yang kemudian membuat harga beras sekarang itu tinggi," tambah deputi yang mengurusi bidang ekonomi tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com