Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akui Harga Beras Sangat Tinggi, KSP Jelaskan Penyebabnya

Kompas.com - 19/02/2024, 13:47 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Eddy Priyono mengatakan, pemerintah menyadari harga beras di pasaran saat ini sangat tinggi.

Menurutnya, setidaknya ada dua faktor yang mendorong kenaikan harga beras akhir-akhir ini.

"Kita sadari sepenuhnya bahwa harga beras sekarang itu sangat tinggi. Ya itu, seperti yang sudah pernah dijelaskan Badan Pangan Nasional, karena produksinya kurang, lalu biaya produksi distribusi ada kenaikan sedikit karena ada kenaikan BBM dan sebagainya. Itu penyebab harga tinggi," ujar Eddy di Bina Graha, Jakarta, Senin (19/2/2024).

Eddy menjelaskan, beras merupakan produk pertanian yang ketersediaannya sangat tergantung kepada musim.

Baca juga: Rosmini Terinspirasi Kunjungan Jokowi ke Pasar Induk Beras Cipinang: Kenapa Enggak Coba Beli di Sini Saja...

Produksi beras pada Januari dan Februari setiap tahunnya, kata dia, memang lebih kecil daripada bulan-bulan sebelumnya.

Sehingga jika ada kenaikan harga beras di awal tahun sebenarnya merupakan hal yang biasa terjadi.

Akan tetapi, khusus pada Januari dan Februari 2024 ada faktor dampak El Nino pada 2023 lalu yang membuat musim tanam menjadi mundur.

"Bahkan ada yang gagal tanam dan sebagainya. Kenapa mundur? Karena kalau menanam padi itu kan butuh banyak air, nah sementara kadang-kadang hujan sekali, tapi kemudian lalu kering, itu kadang (lalu) hilang," ungkap Eddy.

Baca juga: Harga Beras di Pasar Induk Cipinang Turun Tipis Usai Dikunjungi Jokowi

"Lalu enggak jadi menanam, atau enggak bisa nanem. Tapi intinya musim tanam mundur, sehingga kemudian sudah dari November itu kita memproyeksikan, ada proyeksi dari BPS bahwa produksi beras pada Januari itu memang sangat terbatas. Sampai Februari itu masih kurang dari yang dibutuhkan," jelasnya.

Eddy menuturkan, kebutuhan beras nasional dalam satu bulan rata-rata bisa mencapai 2,5 juta ton.

Sehingga jika produksi beras dalam sebulan kurang, maka harga akan naik.

"Jadi ada pengaruh produksi berkurang, terutama karena musim tanam yang mundur, karena ada El Nino. Ada lagi karena kenaikan biaya dari tingkat petani. Kan kita tahu ya ada konflik Rusia Ukraina, yang membuat harga pupuk meningkat," kata Eddy.


"Intinya tensi global, faktor di luar lah yang membuat harga pupuk naik dan sebagainya. Dan itu sangat mempengaruhi biaya produksi di petani. Sehingga itulah yang kemudian membuat harga beras sekarang itu tinggi," tambah deputi yang mengurusi bidang ekonomi tersebut.

Sebagaimana diketahui, saat ini harga jual beras di lapangan masih tinggi.

Salah satunya yang terjadi di pasar tradisional di Kota Semarang, Jawa Tengah yang semakin meroket usai Pemilu 2024.

Pedagang mengatakan, beras premium merek Mentik Wangi saat ini sudah tembus Rp 21.000 per kilogram.

Baca juga: Ketika Harga Beras Mulai Turun Tipis, tapi Masih Tetap Terasa Mahal bagi Warga...

Selain itu, beras C4 yang awalnya Rp 10.000 perkilogram juga naik menjadi Rp 15.000 perkilogram.

Harga beras juga terpantau masih terus naik di kios-kios pedagang beras sekitaran Pasar Wates, Kalurahan Wates, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Eceran beras kualitas premium bahkan Rp 16.000 per kilogram dan kualitas medium Rp 15.000 per kilogram. Lonjakan harga beras mulai dirasakan sejak Januari 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com