Sirekap KPU Bermasalah, Kepercayaan Publik Dipertaruhkan

Kemudian, terdapat pula permasalahan terkait transparansi. KPU tidak selalu memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada publik mengenai proses rekapitulasi. Hal ini membuat publik sulit untuk memantau dan mengawasi proses rekapitulasi.

Baca juga: Rapat Pleno Penghitungan Suara di Banten Dihentikan 2 Hari, Imbas Angka dengan Gambar Berbeda

KPU harus segera memberikan penjelasan yang transparan dan komprehensif untuk meredakan keraguan publik.

Tidak boleh ada ruang kosong yang dibiarkan masuk dalam persepsi publik, pada akhirnya akan memudahkan hoax, disinformasi, dan mis informasi terjadi.

Sirekap dalam pemilu sejatinya tidak hanya bisa dilihat sebagai proses pengolahan data. Namun, sirekap lebih dari sekadar itu; merupakan aktivitas komunikasi yang kompleks dengan berbagai konsekuensi.

KPU harus menyadari pentingnya sirekap dan memastikan bahwa prosesnya berjalan dengan lancar, transparan, dan akuntabel.

Pertama, sirekap adalah bentuk komunikasi antara penyelenggara pemilu (KPU) dan publik. KPU bertanggung jawab untuk menyampaikan hasil pemilu secara akurat dan transparan kepada publik. Sirekap merupakan salah satu cara KPU untuk menyampaikan informasi tersebut.

Kedua, sirekap memiliki dimensi simbolik yang penting. Sirekap merupakan representasi dari proses demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Ketika sirekap berjalan dengan lancar dan transparan, hal ini mencerminkan kepercayaan publik terhadap demokrasi.

Ketiga, sirekap dapat memicu berbagai interpretasi dan makna. Publik tidak hanya melihat sirekap sebagai data, tetapi juga sebagai simbol dan indikator berbagai hal, seperti kredibilitas KPU, stabilitas politik, dan bahkan masa depan bangsa.

Keempat, sirekap dapat menjadi sumber konflik dan perselisihan. Jika sirekap dianggap tidak transparan dan akurat, hal ini dapat memicu kecurigaan dan ketidakpercayaan publik terhadap hasil pemilu. Hal ini dapat berujung pada demonstrasi, kerusuhan, dan bahkan krisis politik.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, KPU dapat memastikan bahwa sirekap menjadi aktivitas komunikasi yang positif dan konstruktif bagi demokrasi di Indonesia.

KPU perlu mengevaluasi kembali sistem rekapitulasi yang digunakan dan melakukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan transparansi, kecepatan, dan efisiensi.

Memperkuat komunikasi dengan publik dan melibatkan berbagai pihak dalam proses rekapitulasi juga menjadi langkah penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan KPU dalam menyelenggarakan sirekap.

Transparansi, KPU harus memastikan bahwa semua informasi terkait sirekap mudah diakses oleh publik. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan website khusus, media sosial, dan saluran informasi lainnya.