Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Heryadi Silvianto
Dosen FIKOM UMN

Pengajar di FIKOM Universitas Multimedia Nusantara (UMN) dan praktisi kehumasan.

Sirekap KPU Bermasalah, Kepercayaan Publik Dipertaruhkan

Kompas.com - 19/02/2024, 10:05 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Kemudian, terdapat pula permasalahan terkait transparansi. KPU tidak selalu memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada publik mengenai proses rekapitulasi. Hal ini membuat publik sulit untuk memantau dan mengawasi proses rekapitulasi.

Baca juga: Rapat Pleno Penghitungan Suara di Banten Dihentikan 2 Hari, Imbas Angka dengan Gambar Berbeda

KPU harus segera memberikan penjelasan yang transparan dan komprehensif untuk meredakan keraguan publik.

Tidak boleh ada ruang kosong yang dibiarkan masuk dalam persepsi publik, pada akhirnya akan memudahkan hoax, disinformasi, dan mis informasi terjadi.

Sirekap dalam pemilu sejatinya tidak hanya bisa dilihat sebagai proses pengolahan data. Namun, sirekap lebih dari sekadar itu; merupakan aktivitas komunikasi yang kompleks dengan berbagai konsekuensi.

KPU harus menyadari pentingnya sirekap dan memastikan bahwa prosesnya berjalan dengan lancar, transparan, dan akuntabel.

Pertama, sirekap adalah bentuk komunikasi antara penyelenggara pemilu (KPU) dan publik. KPU bertanggung jawab untuk menyampaikan hasil pemilu secara akurat dan transparan kepada publik. Sirekap merupakan salah satu cara KPU untuk menyampaikan informasi tersebut.

Kedua, sirekap memiliki dimensi simbolik yang penting. Sirekap merupakan representasi dari proses demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Ketika sirekap berjalan dengan lancar dan transparan, hal ini mencerminkan kepercayaan publik terhadap demokrasi.

Ketiga, sirekap dapat memicu berbagai interpretasi dan makna. Publik tidak hanya melihat sirekap sebagai data, tetapi juga sebagai simbol dan indikator berbagai hal, seperti kredibilitas KPU, stabilitas politik, dan bahkan masa depan bangsa.

Keempat, sirekap dapat menjadi sumber konflik dan perselisihan. Jika sirekap dianggap tidak transparan dan akurat, hal ini dapat memicu kecurigaan dan ketidakpercayaan publik terhadap hasil pemilu. Hal ini dapat berujung pada demonstrasi, kerusuhan, dan bahkan krisis politik.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, KPU dapat memastikan bahwa sirekap menjadi aktivitas komunikasi yang positif dan konstruktif bagi demokrasi di Indonesia.

KPU perlu mengevaluasi kembali sistem rekapitulasi yang digunakan dan melakukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan transparansi, kecepatan, dan efisiensi.

Memperkuat komunikasi dengan publik dan melibatkan berbagai pihak dalam proses rekapitulasi juga menjadi langkah penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan KPU dalam menyelenggarakan sirekap.

Transparansi, KPU harus memastikan bahwa semua informasi terkait sirekap mudah diakses oleh publik. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan website khusus, media sosial, dan saluran informasi lainnya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Heru Budi Jadi Inspektur Upacara HUT ke-497 Jakarta di Monas

Heru Budi Jadi Inspektur Upacara HUT ke-497 Jakarta di Monas

Nasional
Upaya Polri Perangi Judi “Online”, Bandar Dijerat TPPU hingga Buka “Hotline”

Upaya Polri Perangi Judi “Online”, Bandar Dijerat TPPU hingga Buka “Hotline”

Nasional
Pihak Pegi Setiawan Laporkan Penyidik Polda Jabar ke Propam, Polri: Kami Tak Jawab Dulu

Pihak Pegi Setiawan Laporkan Penyidik Polda Jabar ke Propam, Polri: Kami Tak Jawab Dulu

Nasional
Penculikan Aktivis 98 dan Para Orangtua yang Wafat dalam Penantian...

Penculikan Aktivis 98 dan Para Orangtua yang Wafat dalam Penantian...

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Ingin Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta | Jemaah Haji Plus Asal Jakarta Terkatung-katung di Mina

[POPULER NASIONAL] PDI-P Ingin Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta | Jemaah Haji Plus Asal Jakarta Terkatung-katung di Mina

Nasional
Tanggal 25 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 25 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Nasional
KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi 'Zonk' karena Koruptor Makin Pintar

KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi "Zonk" karena Koruptor Makin Pintar

Nasional
Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

Nasional
Pimpinan KPK Sebut OTT 'Hiburan' agar Masyarakat Senang

Pimpinan KPK Sebut OTT "Hiburan" agar Masyarakat Senang

Nasional
Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

Nasional
Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

Nasional
Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

Nasional
Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi 'Online' Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi "Online" Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com