Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Heryadi Silvianto
Dosen FIKOM UMN

Pengajar di FIKOM Universitas Multimedia Nusantara (UMN) dan praktisi kehumasan.

Sirekap KPU Bermasalah, Kepercayaan Publik Dipertaruhkan

Kompas.com - 19/02/2024, 10:05 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Kemudian, Akurasi. KPU harus memastikan bahwa data yang dipublikasikan akurat dan terpercaya. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan verifikasi data secara berlapis dan melibatkan berbagai pihak.

Terakhir, Akuntabilitas. KPU harus bertanggung jawab atas proses sirekap dan siap menerima masukan dan kritik dari publik. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun mekanisme komunikasi yang efektif dengan publik.

Di tengah situasi yang penuh ketidakpastian ini, penyelenggaraan rekapitulasi secara manual dan berjenjang dari setiap tingkatan menjadi tumpuan harapan.

Penghitungan manual yang terverifikasi dan terukur di setiap tingkatan dapat menjadi solusi untuk memastikan keakuratan dan kredibilitas hasil pemilu.

Namun, sistem manual ini juga memiliki beberapa kelemahan, seperti memakan waktu lama dan rentan terhadap manipulasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi sistem rekapitulasi manual.

KPU harus belajar dari pengalaman pahit ini. Ke depan, KPU harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem Sirekap dan memastikan sistem tersebut teruji dan bebas dari kesalahan sebelum digunakan pada pemilu berikutnya.

Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan mempersiapkan seluruh tahapan penerapan teknologi pemilu, termasuk penelitian dan uji teknis, sebelum memutuskan untuk menerapkan teknologi tertentu.

Sistem rekapitulasi hasil pemilu merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk memastikan bahwa sistem ini berjalan dengan baik dan dapat dipercaya oleh publik.

Masyarakat juga harus tetap kritis dan mengawasi proses rekapitulasi suara dengan cermat. Saluran-saluran resmi KPU dan pemilu harus dipantau dengan seksama untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Pemilu 2024 merupakan momen penting bagi demokrasi Indonesia. Kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu adalah kunci untuk menjaga stabilitas dan kelancaran proses demokrasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com