Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasil Quick Count LSI: Hanya 8 Partai Lolos ke Senayan, PDI-P Unggul

Kompas.com - 18/02/2024, 08:31 WIB
Ardito Ramadhan,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Hasil hitung cepat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang diselenggarakan Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan bahwa terdapat 8 partai politik yang diprediksi lolos ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Berdasarkan hasil quick count dengan data masuk 100 persen, PDI Perjuangan menjadi partai politik dengan perolehan suara terbesar, diikuti oleh Partai Golkar dan Partai Gerindra.

"PDI-P unggul 17,07 persen, Golkar 14,77 persen, Gerindra 13,03 persen," tulis siaran pers yang dirilis LSI, Sabtu (17/2/2024) kemarin.

Baca juga: Hasil Quick Count Indikator: PDI-P Unggul, PPP dan PSI Diprediksi Tak Lolos ke Senayan

Ketiga partai politik itu diikuti oleh Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Nasdem dengan perolehan suara masing-masing 11,09 persen dan 9,08 persen.

Adapun tiga partai politik lain yang masuk ke parlemen adalah Partai Keadilan Sejahtera (8,27 persen), Partai Demokrat (7,44 persen), dan Partai Amanat Nasional (6,87 persen).

Selain delapan partai politik di atas, perolehan suara partai politik lainnya berada di bawah ambang batas parlemen 4 persen, termasuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di angka 3,93 persen meski masih di kisaran margin of error.

Baca juga: Drone Emprit Beberkan Mengapa Suara Anies Sempat Melonjak di Sirekap, Lalu Kembali Turun

Berikut perolehan suara setiap partai berdasarkan hasil quick count di 1.998 TPS dengan jumlah sampel 341.527 suara sah yang dilaksanakan LSI:

1. PKB, 11,09 persen

2. Gerindra, 13,03 persen

3. PDIP, 17,07 persen

4. Golkar, 14,77 persen

5. Nasdem, 9,08 persen

6. Buruh, 0,73 persen

7. Gelora, 0,98 persen

8. PKS, 8,27 persen

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com