Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suara Ganjar Melorot di Bawah Suara PDI-P, Aria Bima: Bisa Bikin Saya Tidak Dilantik

Kompas.com - 17/02/2024, 19:18 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus PDI-P Aria Bima mengaku dirinya terancam tidak dilantik sebagai anggota DPR RI terpilih pada periode 2024-2029 dari Fraksi PDI-P jika perolehan suara Pemilihan Legislatif (Pileg) yang didapat lebih tinggi dibandingkan suara pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Menurut Aria Bima, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menginstruksikan agar suara Pilpres sebanding atau lebih tinggi dibandingkan suara Pileg.

"Ya masalah kan? Kenapa sekarang suara Pileg lebih tinggi daripada suara Pilpres. Kenapa? Nah itu pertanyaan yang harus dijawab oleh semua kader, termasuk saya yang ada di (dapil) Solo, karena itu instruksi partai yang bisa membuat saya tidak dilantik," kata Aria ditemui di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Jumat (16/2/2024).

Aria mengatakan, saat ini yang wajib dilakukan oleh seluruh kader PDI-P adalah menjawab berbagai anomali atau keadaan yang menyimpang dalam hasil hitung cepat atau quick count Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 antara Pileg dan Pilpres.

Baca juga: Hasil Quick Count LSI: Anies-Muhaimin 25,27 Persen, Prabowo-Gibran 57,63 Persen, Ganjar-Mahfud 17,09 Persen

Oleh karena itu, Aria mengaku berulang kali menyampaikan kritik dan masukan terhadap penyelenggara pemilu supaya melakukan investigasi terhadap anomali itu.

"Dan kalau saya tidak menyampaikan ini, saya tidak bisa menemukan, bisa bisa Ario Bimo tidak dilantik karena itu adalah instruksi ketua umum. Daripada saya tidak dilantik, ya saya kerja dulu kenapa ini terjadi," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi VI DPR ini kemudian mengungkapkan berbagai upaya yang sudah dilakukan demi bisa dilantik pada Pileg 2024.

Upaya-upaya investigasi ini di antaranya menghubungi Ketua DPC PDI-P Kota Solo FX Hadi Rudyatmo. Dalam investigasi tersebut, menurut Aria, suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD juga rendah.

"Saya sudah telpon Mas Rudi, saya datangi kades, lurah saya datangi warga, ada apa? Di tempat tinggal saya saja bisa kalah. Ya kan. Di tempat tinggalnya Pak Rudi, di TPS-nya Pak Rudi," jelas Aria.

Baca juga: Mahfud MD Bantah Disebut Tak Kompak dengan Ganjar Pranowo

Ia pun mengaku heran mengapa suara Ganjar tidak terdongkrak meski mesin partai politik pengusung sudah bergerak.

Terlebih, menurut Aria, Ganjar juga tidak bergerak sendirian. Ada keluarganya mulai dari istri dan anak turut ikut kampanye ke daerah-daerah di Indonesia.

"Belum ada tambahan suara Perindo, suara Hanura, suara PPP, pengaruh Pak Mahfud MD, pengaruh Mbak Atikoh, pengaruh Alam di kalangan milenial, pengaruh Pak Sandi, hah? Inilah yang saya sebut anomali itu," tutur Aria Bima.

Sebelumnya, Ganjar menilai ada anomali dalam hasil hitung cepat sementara antara Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2024.

Sebab, perolehan suara Ganjar-Mahfud MD rendah di sejumlah wilayah basis massa PDI-P, tetapi PDI-P unggul secara nasional, termasuk di wilayah-wilayah kandang banteng, dalam perhitungan pileg.

Daerah yang ia maksud, antara lain, Jawa Tengah, Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Timur yang dimenangkan pasangan Prabowo-Gibran

"Hasil dari quick count, perolehan PDI-P, saya kira masih tinggi ya, kalau enggak salah masih nomor satu ya. Agak anomali dengan suara saya," kata Ganjar saat ditemui di Gedung High End, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024).

Ganjar menambahkan, pihaknya kini tengah menyelidiki penyebab anomali tersebut.

"Sepertinya, split tiketnya agak terlalu lebar," tambah mantan Gubernur Jawa Tengah ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com