Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Beri Selamat Prabowo-Gibran, Anies: Biar Masyarakat Menilai

Kompas.com - 16/02/2024, 15:11 WIB
Tatang Guritno,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan enggan menanggapi sikap Presiden Joko Widodo yang mengaku telah memberikan selamat pada capres dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Ia membiarkan, penilaian itu dilakukan oleh masyarakat.

“Ya biar masyarakat saja yang menilai,” ucap Anies di Masjid Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (16/2/2024$.

Baca juga: Tanggapi Pernyataan Gibran yang Ingin Bertemu, Anies: Nanti Saja

Di sisi lain, Anies enggan berkomentar soal posisinya jika akhirnya dinyatakan kalah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2023.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memilih untuk menunggu proses penghitungan suara selesai.

“Tuntaskan dulu, satu-satu,” sebut dia.

Tapi, Anies menyatakan sepakat dengan pernyataan Jokowi, yang meminta pihak yang tak puas melaporkan indikasi kecurangan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Baginya, saat ini yang terpenting menemukan data dan fakta soal adanya kecurangan itu.

“Iya memang begitu. Karena itu lah saya sampaikan kepada semua, kumpulkan saja fakta-fakta kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan dan itu perlu kita tunjukan nanti ke Bawaslu,” tuturnya.

Baca juga: Anies: Demi Perbaikan Pemilu, Saya Menyerukan Kawal Suara dan Laporkan Segala Kecurangan

Sebelumnya, Jokowi mengaku telah memberi selamat pada Prabowo dan Gibran pada Rabu (14/2/2024) malam.

Padahal, hasil suara baru muncul dari perhitungan cepat sementara atau quick count dari sejumlah lembaga survei.

Juru Bicara Timnas Pemenangan Anies-Muhaimin (Amin) Mardani Ali Sera menyayangkan sikap Jokowi itu.

Baginya, Jokowi tak menunjukan etikanya sebagai negarawan. Sebab, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, hasil perhitungan suara yang sah diumumkan oleh KPU.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com