Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies: Demi Perbaikan Pemilu, Saya Menyerukan Kawal Suara dan Laporkan Segala Kecurangan

Kompas.com - 16/02/2024, 09:06 WIB
Singgih Wiryono,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menyerukan kepada para pendukungnya untuk mengawal suara pemilihan umum (pemilu 2024) dengan penuh semangat.

Ia juga meminta agar pendukungnya melaporkan secara jenis kecurangan dan keanehan yang terjadi dalam pemilihan presiden (pilpres) yang digelar 14 Februari 2024.

"Demi perbaikan pemilu dan penguatan demokrasi maka saya menyerukan: terus kawal suara dengan semangat tinggi, laporkan segala kecurangan, keanehan dan ketidaknormalan yang ada ke tim hukum nasional," katanya dalam keterangan video diterima Kompas.com, Jumat (16/2/2024).

Kontak tim hukum Timnas Amin dapat dilitas di situs https://aminajadulu.com/lapor.

Baca juga: Real Count Pilpres 2024 di DKI Jakarta Data 57,9 Persen: Anies Unggul dengan 41,24 Persen

Anies juga berpesan agar tetap menghormati proses pemilu dan menghargai kerja demokrasi yang sedang berjalan.

Dia meminta agar optimisme terus dijaga dan gerakan perubahan akan terus berjalan.

"Dan yakin akan mencapai tujuan panjangnya, saya pernah sampaikan bahwa optimisme itu harus terus dihidupkan," tutur dia.

Anies mengatakan, perjuangan belum selesai, terlepas dari segala kebaikan pemilu, ada banyak kekurangan yang dirasakan secara terang benderang.

Baca juga: Hasil Real Count KPU Pilpres 2024 Data 49,48 Persen: Anies 25,27 Persen, Prabowo 56,87 Persen, Ganjar 17,86 Persen

Ia juga menyebut agar simpatisannya terus menjaga dan merawat kepercayaan bahwa kemajuan untuk bangsa Indonesia harus terus diupayakan.

"Dan saya akan mengulangi kembali apa yang sampaikan kemarin, saya akan tetap dan terus membersamai gerakan perubahan," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com