Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ingin Temui Megawati Dijembatani Sri Sultan, Ganjar: Biasanya Komunikasi Langsung

Kompas.com - 13/02/2024, 16:26 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

SEMARANG, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku belum mengetahui apa persoalan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sehingga harus dijembatani Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X untuk bertemu.

Menurut Ganjar, Presiden Jokowi dan Megawati biasanya bisa berkomunikasi secara langsung tanpa ada mediator.

"Baik juga kalau bertemu, tapi saya belum tahu apa sebenarnya problemnya, karena biasanya Pak Jokowi dan Bu Mega bisa komunikasi langsung. Enggak perlu yang lain," kata Ganjar saat ditemui di Taman Budaya Raden Saleh, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (13/2/2024).

Baca juga: Sultan HB X Akui Diminta Jokowi Jembatani Pertemuan dengan Megawati

Kendati demikian, Ganjar tetap memandang keinginan Presiden untuk bertemu Megawati dengan dijembatani oleh Sri Sultan HB X adalah langkah yang baik.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini melihat Sultan sebagai sosok yang senior sehingga tepat dipilih Presiden untuk menjembatani rencana pertemuan.

"Kalau hari ini ada sesuatu, ya baik-baik juga lah, Pak Sultan sebagai tokoh senior, sesepuh, membantu. Saya kira bagian dari demokrasi," beber Ganjar.

Adapun hubungan Jokowi dengan PDI-P yang telah mengusungnya sejak menjadi wali kota solo, gubernur DKI hingga presiden dua periode akhir-akhir ini merenggang.

Hubungan itu merenggang usai putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

Di sisi lain, PDI-P mengusung Ganjar Prabowo-Mahfud MD di Pilpres 2024.

Baca juga: Istana Angkat Bicara Soal Kabar Jokowi Minta Sri Sultan Jembatani Pertemuan dengan Megawati

Sri Sultan sebelumnya membenarkan kabar bahwa dirinya diminta Presiden Jokowi untuk menjembatani pertemuan dengan Megawati Soekarnoputri.

"Betul, tapi saya kan nunggu presiden. Saya akan menjembatani. Terserah presiden itu (waktunya). Saya nunggu. Kalau memerlukan saya bersedia," ujar Sultan saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Senin (12/2/2024).

Sultan menegaskan bahwa dirinya bersifat pasif terkait hal ini. Jika sewaktu-waktu Presiden Jokowi meminta maka dirinya siap bergerak.

"Ya berarti bukan ambil inisiatif. Yang ambil inisiatif Bapak Presiden. Kalau mau ketemu Mbak Mega saya fasilitasi. Kalau bisa ketemu sendiri ya syukur, kalau saya sifatnya pasif," jelasnya.

Sultan mengatakan jika belum ada arahan dari Presiden Jokowi maka dirinya tak akan bergerak.

"Kalau presiden gak ngomong 'tolong diantar', kalo enggak (meminta) ya enggak to. Saya kan pasif bukan ngoyak-ngoyak (mengejar)," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com