Salin Artikel

Jokowi Ingin Temui Megawati Dijembatani Sri Sultan, Ganjar: Biasanya Komunikasi Langsung

SEMARANG, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku belum mengetahui apa persoalan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sehingga harus dijembatani Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X untuk bertemu.

Menurut Ganjar, Presiden Jokowi dan Megawati biasanya bisa berkomunikasi secara langsung tanpa ada mediator.

"Baik juga kalau bertemu, tapi saya belum tahu apa sebenarnya problemnya, karena biasanya Pak Jokowi dan Bu Mega bisa komunikasi langsung. Enggak perlu yang lain," kata Ganjar saat ditemui di Taman Budaya Raden Saleh, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (13/2/2024).

Kendati demikian, Ganjar tetap memandang keinginan Presiden untuk bertemu Megawati dengan dijembatani oleh Sri Sultan HB X adalah langkah yang baik.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini melihat Sultan sebagai sosok yang senior sehingga tepat dipilih Presiden untuk menjembatani rencana pertemuan.

"Kalau hari ini ada sesuatu, ya baik-baik juga lah, Pak Sultan sebagai tokoh senior, sesepuh, membantu. Saya kira bagian dari demokrasi," beber Ganjar.

Adapun hubungan Jokowi dengan PDI-P yang telah mengusungnya sejak menjadi wali kota solo, gubernur DKI hingga presiden dua periode akhir-akhir ini merenggang.

Hubungan itu merenggang usai putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

Di sisi lain, PDI-P mengusung Ganjar Prabowo-Mahfud MD di Pilpres 2024.

Sri Sultan sebelumnya membenarkan kabar bahwa dirinya diminta Presiden Jokowi untuk menjembatani pertemuan dengan Megawati Soekarnoputri.

"Betul, tapi saya kan nunggu presiden. Saya akan menjembatani. Terserah presiden itu (waktunya). Saya nunggu. Kalau memerlukan saya bersedia," ujar Sultan saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Senin (12/2/2024).

Sultan menegaskan bahwa dirinya bersifat pasif terkait hal ini. Jika sewaktu-waktu Presiden Jokowi meminta maka dirinya siap bergerak.

"Ya berarti bukan ambil inisiatif. Yang ambil inisiatif Bapak Presiden. Kalau mau ketemu Mbak Mega saya fasilitasi. Kalau bisa ketemu sendiri ya syukur, kalau saya sifatnya pasif," jelasnya.

Sultan mengatakan jika belum ada arahan dari Presiden Jokowi maka dirinya tak akan bergerak.

"Kalau presiden gak ngomong 'tolong diantar', kalo enggak (meminta) ya enggak to. Saya kan pasif bukan ngoyak-ngoyak (mengejar)," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/13/16261081/jokowi-ingin-temui-megawati-dijembatani-sri-sultan-ganjar-biasanya

Terkini Lainnya

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke