Apa Salahnya "Dirty Vote"?

Kronologi waktunya dirangkai sedemikian rupa sehingga jelas benang merah dan tali temali antara kebijakan penguasa dengan kehendak untuk memenangkan paslon tertentu.

Para pelaku akal culas yang sangat mahir mempertontonkan kepiawaiannya berlaku tuna adab, sangat gamblang dipampangkan, lengkap dengan akar-akar serta alur mereka, dari hulu hingga ke hilir.

Lantas, apa yang salah dengan film "Dirty Vote" ini? Tak ada yang salah. Tak ada yang keliru. Tak ada pelanggaran.

Yang salah adalah standar moral kita. Yang salah adalah standar akhlak kita. Yang salah adalah itikad baik kita untuk memberi kedaulatan kepada rakyat.

Dalam kasus hukum di Mahkamah Aguing Amerika Serikat pada 1964, patut kita renungi. Kasus ini melibatkan koran New York Times, melawan Sullivan, seorang pegawai kantor tatapraja KJota Montgomery di negara bagian Alabama.

Sulivan menuntut koran tersebut dengan dalih pencemaran nama baik dan menyebarkan berita bohong, karena sejumlah data yang disajikannya tidak akurat.

Misalnya, para mahasiswa, peserta pawai protes, bernyanyi lagu My Country, Tis of Thee, padahal para mahasiswa tersebut bernyanyi The Star Spangled Banner.

Selanjutnya, Sullivan berdalil bahwa pemberitaan koran mengatakan, seluruh mahasiswa Alabama turun ke jalan-jalan melakukan protes. Padahal, kata Sullivan, hanya sebagian mahasiswa yang melakukannya.

Tuntutan Sullivan tersebut diterima di Pengadilan Alabama dan mewajibkan The New York Times membayar denda sebanyak 500.000 dollar Amerika saat itu.

The New York Times kasasi. Hakim Agung Mahkamah Agung Amerika Serikat, William J. Brennam yang ikut menangani kasus ini, mengatakan: “Perdebatan atau pembicaraan tentang isu yang dibicarakan oleh publik, semestinya tidak berhenti, tetapi harus berlanjut dan kian dibuka seluas mungkin termasuk yang bisa memancing semangat perlawanan sekalipun. Dan memang, isu-isu publik itu selalu harus menyakitkan dan merupakan serangan langsung terhadap publik figur atau orang-orang yang sedang memegang kekuasaan.”

Lebih lanjut, Brennam menguraikan, “Kekeliruan pernyataan adalah sesuatu yang tidak mungkin dihindari dalam perdebatan publik, bahkan kesalahan pernyataan sekalipun tetap harus dilindungi jika kebebasan mengemukakan opini ingin ditegakkan.”

The New York Times memenangkan perkara ini.