Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Hamid Awaludin

Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia.

Apa Salahnya "Dirty Vote"?

Kompas.com - 13/02/2024, 14:18 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Salahnya di mana?

Apa yang diungkapkan film tersebut adalah kebenaran yang sudah lama dibicarakan, disuarakan, dan diprotes di ruang-ruang publik.

Rentetan kisah taktik dan metode tuna akhlak untuk memenangkan pasangan tertentu, sudah berjalan sekian bulan ke belakang.

Tiap jengkal perjalanan yang dilewatinya, selalu meninggalkan jejak dan bau. Jejak kotor dan aroma tak sedap itulah yang diungkap. Apa itu salah?

"Dirty Vote", adalah karya jurnalistik, yang berikhtiar menjahit serpihan-serpihan kain yang terserak di mana-mana, menjadi sulaman utuh.

Biar rakyat ini maklum bahwa ada sesuatu yang salah dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang harus dihentikan. Harus ada perlawanan.

Diam adalah pembiaran, dan pembiaran hal salah dan melanggar moral dan aturan formal, adalah awal malapetaka bangsa.

Inilah yang disebut notoir feiten: sesuatu yang telah diketahui umum dan tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya di muka suatu persidangan pengadilan.

Karya anak bangsa ini, selain padat dengan pendekatan jurnalistik yang dijamin kebebasannya, juga surplus dengan motif kejujuran demi kebenaran.

Tidak ada fiksi yang dituangkan, tak ada wilayah jelajah imajinasi yang dilalui, nihil dalam itikad mencelakakan dan melumat harga diri seseorang.

Muatannya sangat jelas. Ia tidak sekadar bertutur getir tentang buramnya masa depan demokrasi. Ia tidak sekadar bersuara dan berpekik tentang niat buruk untuk mengakali kedaulatan rakyat.

Narasinya sangat runtut, dari satu rangkaian peristiwa ke rangkaian peristiwa lainnya. Yang hebat, tuturan film ini disempurnakan oleh angka statistik yang tak kuasa kita debat, apalagi menolaknya.

Itikad pembuat dan pelaku film ini, sangat tegas. Ingin menyampaikan kegelisahan hati nurani mereka, dan hati nurani rakyat. Betapa tidak, perangai politik kita menjelang pemilihan presiden/wakil presiden, terang-terangan mengebiri kedaulatan rakyat.

Penggiringan kehendak dengan melibatkan organ dan aparat negara, bukan lagi sekadar isyarat rontoknya kedaualatan rakyat itu, tetapi nyata-nyata sudah merontokkannnya.

Rakyat tidak diberi pilihan untuk menentukan kedaulatan dirinya, tetapi dipaksa, baik dengan pemberian materi, maupun intimidasi kejiwaan, untuk mencoblos calon tertentu, dan menampik calon-calon lainnya.

Metode-metode yang tak bermoral dan melanggar aturan baku itu, disusun rapi dan dibingkai dengan bukti statistik yang jelas.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com