Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Cecar Eks Kepala Pusat Krisis Kemenkes soal Dugaan Korupsi APD Covid-19

Kompas.com - 12/02/2024, 11:28 WIB
Syakirun Ni'am,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar mantan Kepala Pusat Krisis Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Budi Sylvana menyangkut dugaan aliran uang korupsi dalam pengadaan alat pelindung diri (APD) Covid-19.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, Budi diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan APD Covid-19 yang merugikan negara sekitR Rp 625 miliar pada Rabu (7/2/2024).

Ali menyebut, pada kurun 28 Maret hingga September 2020, Budi menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat Krisis tersebut.

"(Didalami menyangkut) dugaan aliran uang yang dinikmati berbagai pihak dari pengadaan tersebut," kata Ali kepada wartawan, Senin (12/2/2024).

Baca juga: KPK Duga Tersangka Korupsi APD Covid-19 Dapat Rekomendasi dari Eks Petinggi Kemenkes

Pada hari yang sama, penyidik juga memeriksa Kepala Seksi Evaluasi dan Harmonisasi Kebijakan Fasilitas Pertambangan Ditjen Bea Cukai Kementerian Kuangan RI, Pius Rahardjo.

Pius tercatat pernah menjabat Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai X Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Bogor tahun 2020.

Kepada Pius, penyidik mendalami persoalan yang sama dengan Budi.

Selain persoalan dugaan aliran dana, mereka juga dicecar menyangkut besaran nilai anggaran pengadaan APD untuk Pandemi Covid-19.

"Kaitan hitungan pos dan besaran anggaran dalam pengadaan APD di Kemenkes," ujar Ali.

Baca juga: Kasus Pengadaan APD, KPK Panggil Anggota Komisi VI DPR RI dan Irjen Kemenkes

Adapun Budi termasuk dalam lima orang yang dicegah KPK bepergian ke luar negeri terkait kasus rasuah ini.

Selain Budi, KPK mencegah dua pihak swasta bernama Satrio Wibowo dan Ahmad Taufik serta advokat bernama A Isdar Yusuf.

Kemudian, KPK mencegah PNS bernama Hermansyah.

Sebelumnya, KPK tengah mengusut dugaan korupsi pengadaan APD Covid-19.

Para pelaku diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau memperkaya orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.


Meski demikian, sampai saat ini KPK belum mengungkap identitas para tersangka.

Ali hanya menyebut pihaknya belum menerima perhitungan dugaan kerugian negara dsri Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Tapi kerugian sementaranya dari perhitungan dalam proses penyelidikan kan sudah kami peroleh, sekitar Rp 625 milar lebih, yang APD kan," tutur Ali, Selasa (23/2/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDN Diserang 'Ransomware', Pakar: Harusnya ada 'Back-up'

PDN Diserang "Ransomware", Pakar: Harusnya ada "Back-up"

Nasional
Serangan PDN Belum Tertangani Sepenuhnya, Pemerintah Minta Maaf

Serangan PDN Belum Tertangani Sepenuhnya, Pemerintah Minta Maaf

Nasional
Kasus Hakim Agung Gazalba, KPK Segera Laksanakan Putusan PT DKI Jakarta

Kasus Hakim Agung Gazalba, KPK Segera Laksanakan Putusan PT DKI Jakarta

Nasional
BSSN: Layanan Keimigrasian yang Terdampak Gangguan PDN Sudah Normal

BSSN: Layanan Keimigrasian yang Terdampak Gangguan PDN Sudah Normal

Nasional
Serangan Siber ke Pusat Data Nasional Ganggu Layanan 210 Instansi Pemerintah

Serangan Siber ke Pusat Data Nasional Ganggu Layanan 210 Instansi Pemerintah

Nasional
Jokowi Soroti Kesehatan dan Pendidikan RI yang Dinilai Masih Lemah, Meski Daya Saing Meningkat

Jokowi Soroti Kesehatan dan Pendidikan RI yang Dinilai Masih Lemah, Meski Daya Saing Meningkat

Nasional
PKS Sedang Pasang Harga Tinggi dengan Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub Jakarta

PKS Sedang Pasang Harga Tinggi dengan Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub Jakarta

Nasional
Protes ke Jokowi, SYL: Mestinya Negara Beri Penghargaan kepada Saya

Protes ke Jokowi, SYL: Mestinya Negara Beri Penghargaan kepada Saya

Nasional
DPR Berencana Libatkan Lebih Banyak Pihak untuk Perbaiki Penyelenggaraan Haji Tahun Depan

DPR Berencana Libatkan Lebih Banyak Pihak untuk Perbaiki Penyelenggaraan Haji Tahun Depan

Nasional
Mendagri Lantik 3 Pj Gubernur: 2 Dipindah Tugas, 1 Stafnya Airlangga

Mendagri Lantik 3 Pj Gubernur: 2 Dipindah Tugas, 1 Stafnya Airlangga

Nasional
Merasa Terhina di Persidangan, SYL: Mestinya Negara Memberikan Penghargaan Kepada Saya

Merasa Terhina di Persidangan, SYL: Mestinya Negara Memberikan Penghargaan Kepada Saya

Nasional
Jokowi Klaim UU Cipta Kerja Jadi Faktor Utama Peningkatan Daya Saing RI

Jokowi Klaim UU Cipta Kerja Jadi Faktor Utama Peningkatan Daya Saing RI

Nasional
Berbagi Manfaat Saat Idul Adha, Antam Salurkan 238 Hewan Kurban untuk Masyarakat

Berbagi Manfaat Saat Idul Adha, Antam Salurkan 238 Hewan Kurban untuk Masyarakat

Nasional
Gerindra: Prabowo Belum Berpikir soal Presiden Kembali Dipilih MPR

Gerindra: Prabowo Belum Berpikir soal Presiden Kembali Dipilih MPR

Nasional
Peringkat Daya Saing RI Naik Jadi 27, Jokowi: Kalahkan Inggris hingga Turkiye

Peringkat Daya Saing RI Naik Jadi 27, Jokowi: Kalahkan Inggris hingga Turkiye

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com