Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Goenawan Mohamad Anggap PSI "Jual Diri" | Imbauan Yenny Wahid ke Warga Tionghoa

Kompas.com - 11/02/2024, 05:00 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali mendapat kritik tajam dari jurnalis senior sekaligus salah satu anggotanya, Goenawan Mohamad.

Pendiri majalah Tempo itu menyatakan PSI adalah contoh partai politik yang dikuasai oligarki karena ongkos berpolitik yang mahal.

Sedangkan Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Yenny Wahid, berpesan kepada komunitas Tionghoa agar tidak mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) yang menjadi bagian dari pemerintahan yang dulu melarang Imlek.

Baca juga: Survei Median: Elektabilitas Gerindra dan PDI-P Teratas, PSI dan Gelora Berpotensi Lolos Parlemen

1. Goenawan Mohamad: Orang Miskin kalau Mau Bikin Partai Harus Jual Diri Seperti PSI

Jurnalis senior, Goenawan Mohamad menyindir Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai salah satu contoh betapa membuat partai politik sangat mahal dan dikuasai oligarki.

Hal ini ia sampaikan dalam pembacaan Maklumat Komunitas Utan Kayu terhadap Presiden Joko Widodo, Jumat (9/2/2024), berkaitan dengan tindakan Kepala Negara yang semakin nyata berpihak dan menggunakan kewenangannya untuk cawe-cawe dalam Pemilu 2024.

"Orang yang miskin tidak mungkin bikin partai. Kalau mau bikin partai harus jual diri seperti PSI. PSI kan kekurangan dana ya, itu kan harus jualan kan," ujar Goenawan.

"Kalau tersinggung, enggak apa-apa. Saya anggota PSI," kata dia.

Baca juga: PSI Ajak Jokowi Bergabung, Grace: Bukan Hanya Hatinya, KTA-nya Juga

Adapun putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep mendadak didapuk sebagai Ketua Umum PSI 3 hari sejak bergabung sebagai kader partai tersebut meski Kaesang tak punya rekam jejak politik.

PSI, yang mulanya mendeklarasikan kader PDI-P Ganjar Pranowo sebagai capres dukungan mereka pada Pemilu 2024 mendadak mengevaluasi dukungan itu dan putar haluan ke Prabowo Subianto.

Sikap ini persis yang ditunjukkan Jokowi. Goenawan menyinggung bahwa PSI saat ini bukanlah PSI seperti pada awal pembentukannya, ketika ia dan eks Menkopolhukam Mahfud MD serta pakar hukum Zainal Arifin Mochtar terlibat sebagai anggota tim independen dalam seleksi caleg PSI.

Goenawan yang merupakan mantan loyalis Jokowi itu mengatakan, apa yang terjadi pada PSI merupakan bentuk kemunduran dalam berpartai.

Baca juga: PSI Targetkan 16 Kursi DPRD DKI pada Pemilu 2024, 2 Kali Lipat dari 2019

"Sekarang saya tidak tahu PSI jadi apa, yang jelas jadi antek Prabowo," kata Goenawan.

"Selama orang mau menjual dirinya sebagai pelacur, ya demokrasi pasti berat. Tapi saya tahu bahwa sebagian besar orang tidak mau. Kalau sekarang muncul dari universitas suara-suara memprotes yang belum pernah terjadi, itu suatu tanda bahwa kemerdekaan tidak pernah mati sendirian," tutur dia.

 

2. Yenny Wahid ke Kaum Tionghoa: Jangan Dukung Paslon Bagian Pemerintah yang Dulu Larang Imlek

Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Yenny WahidVitorio Mantalean Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Yenny Wahid

Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Yenny Wahid, berpesan kepada komunitas Tionghoa agar tidak mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) yang menjadi bagian dari pemerintahan yang dulu melarang Imlek.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com