Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sindir soal Bansos, Yenny Wahid: Masa Uang Rakyat Diberikan ke Rakyat Dibilang dari Pejabat

Kompas.com - 09/02/2024, 17:51 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

CIBINONG, KOMPAS.com - Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid menyindir soal pembagian bantuan sosial (bansos) dari pemerintah yang belakangan diberikan kepada masyarakat.

Yenny mengaku heran karena bansos itu memang seharusnya untuk rakyat. Tetapi, menurutnya, bansos yang diberikan beberapa waktu terakhir justru kerap dilantangkan berasal dari pejabat.

Sindiran Yenny Wahid tersebut berawal ketika menyanyikan lagu "Penguasa" karya Iwan Fals di kampanye akbar Ganjar-Mahfud di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (9/2/2024).

Yenny berpandangan, jika pejabat ingin membagikan bansos, jangan menggunakan uang rakyat.

Baca juga: Puan Tegaskan Bansos Bukan Milik Salah Satu Paslon, tapi Milik Seluruh Rakyat Indonesia

Dia pun mengingatkan agar pemerintah sadar bahwa bansos memang berasal dari uang rakyat, bukan pejabat.

"Tapi uang yang diberikan jangan uang rakyat juga. Masa uang rakyat dikasih ke rakyat lagi, dibilang dari pejabat? Jangan dong," ujar putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini.

Lebih lanjut, Yenny mengingatkan masyarakat bahwa ke depan, bansos dari pemerintah akan semakin banyak menjelang pencoblosan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Dia meminta masyarakat tidak khawatir. Menurut Yenny, ansos yang dibagikan pemerintah diambil saja, tetapi jangan lantas mengubah dukungan beralih ke pasangan selain Ganjar-Mahfud.

Oleh karena itu, Yenny meminta pendukung Ganjar-Mahfud tetap mencoblos nomor urut 3 pada pemungutan suara 14 Februari mendatang.

"Jadi kita nyanyi gini. Ambil bansosnya, ambil bansosnya, sekarang juga, sekarang juga, coblos nomor tiga," kata Yenny Wahid sambil bernyanyi.

"Ambil bansosnya, ambil bansosnya, ambil bansosnya sekarang juga, sekarang juga, karena bansosnya uang rakyat juga," lanjut Yenny bernyanyi dengan nada mirip lagu "Tiup Lilin".

Baca juga: Yenny Wahid: Anak Presiden Tidak Boleh Ada yang Diistimewakan

Sebagai informasi, pemerintah terus menggelontorkan berbagai jenis bansos atau perlindungan sosial (perlinsos) bagi masyarakat.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah nilai anggaran bansos pada 2024 yang mencapai Rp 496 triliun.

Jumlah anggaran bansos pada 2024 lebih besar 12,4 persen dari tahun lalu yang mencapai Rp 439,1 triliun.

Bahkan, jumlah anggaran bansos 2024 beda tipis dari masa awal pandemi Covid-19 pada 2020 yang mencapai Rp 498 triliun.

Kebijakan bansos ini dinilai sebagai wujud politik transaksional dan dianggap terkait dengan agenda elektoral.

Baca juga: Bansos Pangan Dihentikan Sementara, Kepala Bapanas: Pak Presiden yang Memerintahkan Langsung

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Nasdem: Anies 'Top Priority' Jadi Cagub DKI

Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

Nasional
Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Nasional
Bisa Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Hakim Perempuan, Ketua MA Apresiasi Penyelenggaraan Seminar Internasional oleh BPHPI

Bisa Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Hakim Perempuan, Ketua MA Apresiasi Penyelenggaraan Seminar Internasional oleh BPHPI

Nasional
Jelang Pemberangkatan Haji, Fahira Idris: Kebijakan Haji Ramah Lansia Harap Diimplementasikan secara Optimal

Jelang Pemberangkatan Haji, Fahira Idris: Kebijakan Haji Ramah Lansia Harap Diimplementasikan secara Optimal

Nasional
Anies Tak Mau Berandai-andai Ditawari Kursi Menteri oleh Prabowo-Gibran

Anies Tak Mau Berandai-andai Ditawari Kursi Menteri oleh Prabowo-Gibran

Nasional
PKS Siapkan 3 Kadernya Maju Pilkada DKI, Bagaimana dengan Anies?

PKS Siapkan 3 Kadernya Maju Pilkada DKI, Bagaimana dengan Anies?

Nasional
Anies Mengaku Ingin Rehat Setelah Rangkaian Pilpres Selesai

Anies Mengaku Ingin Rehat Setelah Rangkaian Pilpres Selesai

Nasional
Koalisi Gemuk Prabowo-Gibran ibarat Pisau Bermata Dua

Koalisi Gemuk Prabowo-Gibran ibarat Pisau Bermata Dua

Nasional
Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Nasional
Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P dalam Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P dalam Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com