Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Goenawan Mohamad Anggap PSI "Jual Diri" | Imbauan Yenny Wahid ke Warga Tionghoa

Kompas.com - 11/02/2024, 05:00 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali mendapat kritik tajam dari jurnalis senior sekaligus salah satu anggotanya, Goenawan Mohamad.

Pendiri majalah Tempo itu menyatakan PSI adalah contoh partai politik yang dikuasai oligarki karena ongkos berpolitik yang mahal.

Sedangkan Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Yenny Wahid, berpesan kepada komunitas Tionghoa agar tidak mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) yang menjadi bagian dari pemerintahan yang dulu melarang Imlek.

Baca juga: Survei Median: Elektabilitas Gerindra dan PDI-P Teratas, PSI dan Gelora Berpotensi Lolos Parlemen

1. Goenawan Mohamad: Orang Miskin kalau Mau Bikin Partai Harus Jual Diri Seperti PSI

Jurnalis senior, Goenawan Mohamad menyindir Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai salah satu contoh betapa membuat partai politik sangat mahal dan dikuasai oligarki.

Hal ini ia sampaikan dalam pembacaan Maklumat Komunitas Utan Kayu terhadap Presiden Joko Widodo, Jumat (9/2/2024), berkaitan dengan tindakan Kepala Negara yang semakin nyata berpihak dan menggunakan kewenangannya untuk cawe-cawe dalam Pemilu 2024.

"Orang yang miskin tidak mungkin bikin partai. Kalau mau bikin partai harus jual diri seperti PSI. PSI kan kekurangan dana ya, itu kan harus jualan kan," ujar Goenawan.

"Kalau tersinggung, enggak apa-apa. Saya anggota PSI," kata dia.

Baca juga: PSI Ajak Jokowi Bergabung, Grace: Bukan Hanya Hatinya, KTA-nya Juga

Adapun putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep mendadak didapuk sebagai Ketua Umum PSI 3 hari sejak bergabung sebagai kader partai tersebut meski Kaesang tak punya rekam jejak politik.

PSI, yang mulanya mendeklarasikan kader PDI-P Ganjar Pranowo sebagai capres dukungan mereka pada Pemilu 2024 mendadak mengevaluasi dukungan itu dan putar haluan ke Prabowo Subianto.

Sikap ini persis yang ditunjukkan Jokowi. Goenawan menyinggung bahwa PSI saat ini bukanlah PSI seperti pada awal pembentukannya, ketika ia dan eks Menkopolhukam Mahfud MD serta pakar hukum Zainal Arifin Mochtar terlibat sebagai anggota tim independen dalam seleksi caleg PSI.

Goenawan yang merupakan mantan loyalis Jokowi itu mengatakan, apa yang terjadi pada PSI merupakan bentuk kemunduran dalam berpartai.

Baca juga: PSI Targetkan 16 Kursi DPRD DKI pada Pemilu 2024, 2 Kali Lipat dari 2019

"Sekarang saya tidak tahu PSI jadi apa, yang jelas jadi antek Prabowo," kata Goenawan.

"Selama orang mau menjual dirinya sebagai pelacur, ya demokrasi pasti berat. Tapi saya tahu bahwa sebagian besar orang tidak mau. Kalau sekarang muncul dari universitas suara-suara memprotes yang belum pernah terjadi, itu suatu tanda bahwa kemerdekaan tidak pernah mati sendirian," tutur dia.

 

2. Yenny Wahid ke Kaum Tionghoa: Jangan Dukung Paslon Bagian Pemerintah yang Dulu Larang Imlek

Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Yenny WahidVitorio Mantalean Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Yenny Wahid

Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Yenny Wahid, berpesan kepada komunitas Tionghoa agar tidak mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) yang menjadi bagian dari pemerintahan yang dulu melarang Imlek.

Hal ini ia sampaikan ketika mendampingi capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, merayakan Imlek dengan makan bareng kalangan Tionghoa di Restoran China "Empurau" di Jakarta, Jumat (9/2/2024).

Dalam kesempatan itu, Yenny memperoleh kesempatan sendiri untuk memberi sambutan setelah Ganjar.

Baca juga: Yenny Wahid ke Kaum Tionghoa: Jangan Dukung Paslon Bagian Pemerintah yang Dulu Larang Imlek

Ia mengaku tak ingin meminta para hadirin untuk mencoblos calon tertentu, melainkan mencermati rekam jejak masing-masing pasangan calon (paslon).

"Apakah paslon-paslon itu orang yang punya komitmen untuk menjaga kebhinekaan di Indonesia? Kalau iya, dukunglah dia. Tapi kalau ada paslon yang latar belakangnya justru menjadi bagian dari pemerintahan yang dulunya melarang Imlek, ya jangan didukung dong," kata Yenny.

Baca juga: Muhaimin Ingin Gus Dur Jadi Pahlawan Nasional, Yenny Wahid Bilang Begini

Anggota Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini kemudian menukil kembali jasa ayahnya yang menganulir kebijakan Soeharto sehingga masyarakat keturunan Tionghoa dapat kembali merayakan Imlek dan memiliki kebebasan untuk mengekspresikan budayanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Nasional
Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com