Ditanya soal Menteri PKB Masih di Kabinet, Cak Imin: PKB kalau Koalisi Solid

BANDUNG, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengeklaim, partai yang dipimpinnya solid jika sudah bergabung di dalam satu koalisi.

Hal ini disampaikan Muhaimin menanggapi pertanyaan pemuda soal keberadaan menteri dari PKB di Kabinet Indonesia Maju dalam pemerintahan Presiden RI Joko Widodo dalam acara “Slepet Imin” di Bandung, Jawa Barat, Kamis (8/2/2024).

Diketahui, Muhaimin, yang kini menjadi calon wakil presiden nomor urut 1 mendampingi Anies Baswedan dalam pemilihan presiden 2024, mengusung visi perubahan. 

Pria yang karib disapa Cak Imin ini menjelaskan, PKB selalu berkomitmen mendukung pemerintahan meskipun kini PKB membentuk koalisi perubahan bersama Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Pilpres.

“Dulu kita sepakat dua periode, itu dua kali, kita usung. Nah, soal kemudian hari ini saya mengambil jalan perubahan, yang pertama tentu itu tuntutan,” kata Cak Imin.

Baca juga: Megawati Ungkap Alasan Tak Tarik Menteri PDI-P: Ingin Pemerintahan Jokowi Selesai dengan Baik

Cak Imin menilai, masyarakat Indonesia kini menginginkan adanya perubahan untuk hidup lebih baik.

Namun demikian, ia tetap mendukung dan mendorong pemerintah untuk menyejahterakan rakyat.

PKB tetap mendukung berbagai program pemerintah di kabinet.

Hal ini sebagaimana dukungan PKB di pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Kala itu, PKB turut mengusung presiden RI Joko Widodo dimana partai yang dipimpinnya masih berada di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.

“PKB itu kalau di koalisi, tanya Pak SBY, tanya Pak Jokowi, kalo sudah koalisi tuh komit tapi begitu sudah mengambil jalan ya kita tetap akan lurus pada pilihan perubahan,” kata Cak Imin.

“Soal kemudian menteri ada di dalam itu hak presidensial, urusan presiden dan menterinya,” ucap Wakil Ketua DPR RI itu.

Baca juga: Cak Imin: Jawa Barat Jadi Pusat Kemenangan Amin di Indonesia

Cak Imin pun mengeklaim membebaskan para Menteri dari PKB untuk bersikap apakah tetap berada di kabinet atau memilih mundur.

Namun, ia meminta langkah yang akan diambil untuk dikomunikasikan kepada Kepala Negara.

“Saya sudah tanya menteri PKB yang ada di kabinet, ‘kamu mau terus di situ atau mau ikut di luar pemerintahan silakan hubungan Anda dengan presiden karena menteri adalah hak prerogatif presiden’,” kata Cak Imin.

“Karena itu no problem perbedaan pandangan perbedaan, cara berbuat, tapi yang jelas pilihan PKB hari ini adalah (ikut) pilihan terbanyak rakyat Indonesia yaitu perubahan,” imbuhnya.