Tidak Akan Mati Berdiri Petugas TPS Pemilu 2024

"Petugas KPPS harus sehat, kriteria ini harus diperhatikan selama seleksi petugas KPPS.
Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi jika ada petugas KPPS yang tiba-tiba sakit. Dengan begitu, petugas lain dapat melakukan emergency response," ujar Dekan FKUI Prof dr Ari Fahrial Syam kepada KPU RI, di Kantor KPU RI, Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta, Kamis (21/12/2023).

Terobosan lainnya

Ketiga, ada perhatian mitigasi dari para pihak kepada para petugas TPS. Sejumlah pemda diwartakan akan memberikan suplemen untuk imunitas ataupun ketahanan tubuh, karena semua jadi paham dengan beban kerja yang sibuk mulai H-2 (sebar undangan) serta mayoritas lebih dari 18 jam saat hari pencoblosan.

Penulis, dan seluruh anggota TPS, juga dihimbau ikut dua kali senam yang sengaja diadakan di kantor kelurahan tempat sekretariat PPS pada dua Jumat, yakni tanggal 2 dan 9 Februari ini. Sejauh ini, beberapa petugas turut serta.

Selain mitigasi, jangan lupakan juga sisi insentif yang berlipat. Walaupun bukan jadi motivasi utama, tapi perhatian ini pastinya meningkatkan semangat fisik dan jiwa para petugas TPS yang kesehariannya adalah warga.

Sudah banyak diberitakan, jika honor Ketua KPPS adalah Rp 1,2 juta dan anggota Rp 1,1 juta. Ini naik tajam dari Pemilu 2019 masing-masing Rp 550.000 dan Rp 500.000. Pelantikan KPPS dan Bimtek kemarin pun masing-masing dapat transport Rp 50.000, snack, dan makan siang.

Selain itu, ada biaya perlindungan untuk melindungi para petugas kecelakaan kerja antara lain santunan yang meninggal dunia Rp 36.000.000 per orang, santunan cacat permanen Rp 3.800.000 per orang, santunan luka berat Rp 16.500.000 per orang, santunan luka sedang Rp 8.250.000 per orang, dan bantuan biaya pemakaman Rp 10.000.000 per orang.

Maka itu, baru tahun ini, penulis juga harus mengunggah sejumlah data terkait BPJS Kesehatan ketika sudah dinyatakan lolos menjadi KPPS.

Keempat, ada terobosan salinan hasil perhitungan berbasis teknologi informasi komunikasi (TIK). Ini sangat penting karena tahun 2019, habis waktu menyalin data sama ke dalam lembar-lembar berkas sehingga rata-rata baru beres perhitungan pada jam 6 pagi keesokan harinya. Banyak sekali, padahal isinya itu-itu juga.

Terobosan ini bernama Sirekap, singkatan Sistem Informasi Rekapitulasi yang dikembangkan dan digunakan oleh KPU untuk perhitungan suara.

Menurut Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024, Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil perhitungan suara dan proses rekapitulasi hasil perhitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil perhitungan suara Pemilu.

Jadi, petugas KPS nanti tinggal menulis dalam sedikit berkas perolehan suara yang tertuang dalam Formulir C1 untuk kemudian difoto dan diunggah dalam aplikasi tersebut. Penulisan berkas itu menggunakan jenis angka yang telah diajarkan saat bimtek kemarin.

Maka, setelah foto hasil suara dimasukkan ke aplikasi, maka data akan otomatis diproses menjadi angka-angka perhitungan yang rapih dan persis hasil pengetikan di komputer.

Mengapa bisa begini? Karena Sirekap dilengkapi teknologi OCR/OMR (optical mark recognition/optical character recognition).

Jadi, pola dan tulisan tangan yang tertera pada formulir C1 plano di TPS, ketika difoto dan diunggah ke Sirekap, langsung dikenali dan dapat diubah menjadi data numerik untuk dikirim ke server.

Singkatnya, Sirekap akan membaca apa yang dipotret, dalam hal ini hasil penghitungan suara yang tercatat dalam formulir C1 plano.

"KPPS memotret (formulir) C Plano yang dilakukan langsung di TPS, masuk ke server KPU RI. Dipotret semuanya untuk kelima jenis surat suara (yakni) presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD," sambung Anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos di Kompas.com, (7/2/2024).

Semoga para duta warga di KPPS ini sehat, bugar mengawal jalannya pesta demokrasi, tak ada lagi yang sakit, apalagi wafat setelah mengabdi di TPS. Aamiin Ya Rabb.