Tidak Akan Mati Berdiri Petugas TPS Pemilu 2024

Penulis adalah Ketua TPS pada helatan Pilkada di Jawa Barat 2018, Pilpres 2019, serta Pilpres 2024 ini.

Merujuk pengalaman ini, serta menilik apa yang sudah dan sedang terjadi pada persiapan TPS tahun ini, seharusnya tahun ini tidak akan lagi kejadian, sebut saja sampai mati berdiri, pada 5,7 juta petugas tersebar di 820.161 TPS se-Indonesia. Berikut sejumlah argumennya.

Pertama, beda dengan dua pemilu sebelumnya, tahun ini ada syarat batas umur serta syarat kesehatan yang tidak formalitas. Pemilu sebelumnya minimal 21 tahun dan maksimalnya tidak ada, tapi tahun ini minimal 17 tahun serta maksimal 55 tahun.

Batas umur ini juga ketat dari awal, karena petugas PPS (Panitia Pemungutan Suara) tingkat kelurahan menyeleksi betul.

"Dalam rekrutmen calon anggota KPPS, kami batasi usia, kami punya ambang batas atas usia dan ambang batas bawah usia. 17 tahun hingga 55 tahun, kalau dahulu 21 tahun dan tidak dibatasi usia maksimal," kata Anggota KPU RI Idham Holik di Jakarta, Senin (29/1).

Memang, pada akhirnya ada segelintir kasus sulit cari petugas TPS karena yang bersedia masih warga senior itu-itu lagi. Namun secara umum, sangat banyak darah baru segar, berusia di bawah 20 tahun di tiap TPS --penulis temukan saat ikut Bimtek, 25-27 Januari lalu.

Kalau melihat unggahan dan juga meme-meme lucu di medsos soal petugas TPS ini, mayoritas juga diunggah gen Zilenial (Z dan milenial), sesuatu yang jarang ditemukan di Pilpres 2019.

Kedua, tes kesehatan tahun ini tidak basa-basi. Surat keterangan sehat dari Puskemas benar-benar dari hasil tes medis betulan, dengan petugas TPS harus puasa malamnya (selama minimal delapan jam) seperti kita ke labkes sohor.

Agar hasilnya valid, maka calon petugas dites dengan dipusatkan di kantor kelurahan. Petugas puskemas terdekat datang dengan mengecek tensi, bobot, serta tiga hasil tes darah utama: Gula, kolesterol, dan asam urat.

Maka itu, masing-masing harus bayar sendiri Rp 45.000. Hasil tes saat itu juga diberikan dan dilampirkan dalam dokumen pendaftaran yang segambreng.

Setelah semua berkas itu ada, barulah calon Panitia KPPS bisa mendaftar ke PPK Kelurahan. Setelah diperiksa kelengkapannya kurang lebih dua minggu, barulah kemudian diinfokan hasilnya kepada Ketua RW. Jadi, tahapan awalnya tidak segampang sebelumnya.

Soal ini, penulis apresiasi karena mengikuti banyak pemberitaan, apa yang sebabkan hampir 1.000 petugas TPS meninggal, ternyata adalah komorbid (bawaan penyakit dua atau lebih).

Menurut penelitian Kementerian Kesehatan, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), tiga penyakit komorbid terbanyak yang diderita petugas TPS di Pemilu 2019 ialah tekanan darah tinggi, serangan jantung, dan diabetes.

Ada juga faktor umur karena rata-rata yang meninggal berusia di atas 50 tahun.

"Petugas KPPS harus sehat, kriteria ini harus diperhatikan selama seleksi petugas KPPS.
Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi jika ada petugas KPPS yang tiba-tiba sakit. Dengan begitu, petugas lain dapat melakukan emergency response," ujar Dekan FKUI Prof dr Ari Fahrial Syam kepada KPU RI, di Kantor KPU RI, Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta, Kamis (21/12/2023).

Terobosan lainnya

Ketiga, ada perhatian mitigasi dari para pihak kepada para petugas TPS. Sejumlah pemda diwartakan akan memberikan suplemen untuk imunitas ataupun ketahanan tubuh, karena semua jadi paham dengan beban kerja yang sibuk mulai H-2 (sebar undangan) serta mayoritas lebih dari 18 jam saat hari pencoblosan.

Penulis, dan seluruh anggota TPS, juga dihimbau ikut dua kali senam yang sengaja diadakan di kantor kelurahan tempat sekretariat PPS pada dua Jumat, yakni tanggal 2 dan 9 Februari ini. Sejauh ini, beberapa petugas turut serta.

Selain mitigasi, jangan lupakan juga sisi insentif yang berlipat. Walaupun bukan jadi motivasi utama, tapi perhatian ini pastinya meningkatkan semangat fisik dan jiwa para petugas TPS yang kesehariannya adalah warga.

Sudah banyak diberitakan, jika honor Ketua KPPS adalah Rp 1,2 juta dan anggota Rp 1,1 juta. Ini naik tajam dari Pemilu 2019 masing-masing Rp 550.000 dan Rp 500.000. Pelantikan KPPS dan Bimtek kemarin pun masing-masing dapat transport Rp 50.000, snack, dan makan siang.

Selain itu, ada biaya perlindungan untuk melindungi para petugas kecelakaan kerja antara lain santunan yang meninggal dunia Rp 36.000.000 per orang, santunan cacat permanen Rp 3.800.000 per orang, santunan luka berat Rp 16.500.000 per orang, santunan luka sedang Rp 8.250.000 per orang, dan bantuan biaya pemakaman Rp 10.000.000 per orang.

Maka itu, baru tahun ini, penulis juga harus mengunggah sejumlah data terkait BPJS Kesehatan ketika sudah dinyatakan lolos menjadi KPPS.

Keempat, ada terobosan salinan hasil perhitungan berbasis teknologi informasi komunikasi (TIK). Ini sangat penting karena tahun 2019, habis waktu menyalin data sama ke dalam lembar-lembar berkas sehingga rata-rata baru beres perhitungan pada jam 6 pagi keesokan harinya. Banyak sekali, padahal isinya itu-itu juga.

Menurut Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024, Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil perhitungan suara dan proses rekapitulasi hasil perhitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil perhitungan suara Pemilu.

Jadi, petugas KPS nanti tinggal menulis dalam sedikit berkas perolehan suara yang tertuang dalam Formulir C1 untuk kemudian difoto dan diunggah dalam aplikasi tersebut. Penulisan berkas itu menggunakan jenis angka yang telah diajarkan saat bimtek kemarin.

Maka, setelah foto hasil suara dimasukkan ke aplikasi, maka data akan otomatis diproses menjadi angka-angka perhitungan yang rapih dan persis hasil pengetikan di komputer.

Mengapa bisa begini? Karena Sirekap dilengkapi teknologi OCR/OMR (optical mark recognition/optical character recognition).

Jadi, pola dan tulisan tangan yang tertera pada formulir C1 plano di TPS, ketika difoto dan diunggah ke Sirekap, langsung dikenali dan dapat diubah menjadi data numerik untuk dikirim ke server.

Singkatnya, Sirekap akan membaca apa yang dipotret, dalam hal ini hasil penghitungan suara yang tercatat dalam formulir C1 plano.

"KPPS memotret (formulir) C Plano yang dilakukan langsung di TPS, masuk ke server KPU RI. Dipotret semuanya untuk kelima jenis surat suara (yakni) presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD," sambung Anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos di Kompas.com, (7/2/2024).

Semoga para duta warga di KPPS ini sehat, bugar mengawal jalannya pesta demokrasi, tak ada lagi yang sakit, apalagi wafat setelah mengabdi di TPS. Aamiin Ya Rabb.