Hasto PDI-P: Mau Menang Satu Putaran Boleh, tetapi Jangan Seperti Kejar Setoran

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto menyindir pihak yang ingin Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 satu putaran agar tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya.

"Mau menang satu putaran boleh, tetapi rakyat yang menentukan. Jangan satu putaran seperti kejar setoran, sehingga segala sesuatu dilakukan," kata Hasto dalam sebuah diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (7/2/2024).

Hasto menilai, ada operasi khusus untuk mengejar target menang satu putaran yakni menekan kepala daerah dengan kasus korupsi supaya mereka beralih mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.

Baca juga: Menko PMK: Mudah-mudahan Pemilu Ini Satu Putaran Saja

Sekretaris Jenderal PDI-P ini mengungkapkan bahwa banyak kepala daerahnya di Jawa Timur yang tiba-tiba dipanggil polisi dan diberi tahu ada aduan dari masyarakat terkait sebuah kasus yang melibatkan mereka.

"Dumas (pengaduan masyarakat) ini padahal ini salah satu skenario, dari dumas ini lalu dipakai untuk menekan, kalau enggak, kita proses," kata Hasto.

Menurut dia, hal itu terlihat dari perubahan sikap Bupati Gresik Fandj Akhmad Yani dan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali yang tiba-tiba mengalihkan dukungan ke psangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

"Demokrasi boleh-boleh saja, tapi harus dijaga dong agar segala sesuatunya berjalan secara fair, sehingga pemaksaan skenario satu putaran tidak perlu dilakukan, biar rakyat. Kalau baik, pasti rakyat tanpa dipaksa-paksa, akan menilai dengan baik," ujar Hasto.

Narasi agar Pilpres 2024 berlangsung satu putaran ramai disuarakan kubu Prabowo-Gibran yang elektabilitasnya unggul dibanding dua kandidat lain.

Baca juga: Pilpres Disebut Bakal Satu Putaran, Fahri Hamzah Minta Rakyat Pilih Prabowo-Gibran

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Nusron Wahid mengatakan, masyarakat bisa dianggap memberi amal jariah Rp 27 triliun jika Prabowo-Gibran berhasil menang Pilpres 2024 hanya dengan satu putaran.

Sebab, uang Rp 27 triliun yang seharusnya menjadi biaya putaran kedua Pilpres 2024 bisa dialokasikan kepada rakyat miskin.

Ia menyebutkan, angka Rp 27 triliun itu digunakan untuk biaya Komisi Pemilihan Umum (KPU), honor panitia pemungutan suara, pengadaan surat suara, hingga biaya pengamanan pemilu.

"Duit itu kalau dijejer, ditumpuk di sini kebak (penuh) sampai atas, Rp 17 triliun untuk biaya KPU, pasang TPS, honor KPPS, kertas suara dan sebagainya itu ditotal-total Rp 17 triliun. Belum biaya keamanan, polisi jaga, satpam jaga, hansip jaga, betul kan, totalnya Rp 10 triliun. Jadi Rp 27 triliun," kata Nusron, Minggu (7/1/2024).