JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy berharap, Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berlangsung satu putaran.
Menurut Muhadjir, harapan itu sempat dia sampaikan saat memantau pembagian bantuan beras cadangan pemerintah di Jawa Timur kepada masyarakat beberapa waktu lalu.
"Saya memang beberapa kesempatan, bahkan kemarin saya juga memantau pembagian beras cadangan pemerintah di Jawa Timur, melontarkan usulan para penerima, kepada para penerima manfaat itu berdoa mudah-mudahan pilpres ini, pemilu ini satu putaran saja," ujar Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (7/2/2024).
"Kenapa? Pertama, saya amati atau saya dengar semua kontestan melalui tim pemenangnya itu semua yakin bahwa bisa menang satu putaran. Jadi baik timses 01 juga begitu, kita menang satu putaran ya kan. (Timses) 02 juga gitu kita akan menang satu putaran, 03 juga yakin menang satu putaran," kata dia.
Baca juga: Berkunjung ke Gereja Immanuel, Muhadjir: Semoga Natal 2023 Mendatangkan Keberkahan
Atas dasar itu, menurut Muhadjir, tak ada salahnya jika dia ikut mendorong supaya pemilu berlangsung satu putaran.
Meski demikian, ia menegaskan tidak berpihak kepada capres-cawapres tertentu.
"Enggak ada niat berpihak kepada siapa-siapa dan enggak ada salahnya (berharap satu putaran). Karena saya kaitkan dengan masalah bantuan," ujar Muhadjir.
"Karena pemerintah sedang berinisiatif kalau ada dana cukup, kan bantuan pangan ini cadangan pangan ini akan diperpanjang sampai Juni, sampai Juni. Sementara ini sampai Maret nanti akan kita lihat kondisi keuangan pemerintah dan juga kondisi harga-harga bahan pokok terutama beras ini," kata dia.
Ia menuturkan, jika nantinya kondisi harga belum bisa dikendalikan maka pemerintah tetap akan menyalurkan bantuan kepada masyarakat.
Baca juga: Polri Gelar 3 Operasi Buat Pengamanan Pemilu dan Pilpres 2024
Pemerintah pun sudah mengalokasikan bantuan kepada 22,4 juta keluarga penerima manfaat.
Lebih lanjut, Muhadjir menjelaskan pertimbangan lain mengapa dirinya berharap pemilu hanya satu putaran, yakni pertimbangan fiskal, risiko sosial, risiko investasi, dan risiko makroekonomi.
"Kita tahu bahwa kalau nanti harus dua kali putaran itu untuk KPU saja pemerintah harus menyediakan anggaran sekitar Rp 17,3 triliun. Untuk keamanan sangat tergantung. Semakin tidak aman semakin tinggi biayanya," kata Muhadjir.
"Perkiraan kita bisa sampai Rp 40 triliun total untuk jadi keamanan dan lain-lain itu ditambah tadi biaya untuk KPU itu bisa sampai Rp 40 triliun. Itu dari sisi keuangan," ujar dia.
Sementara itu, menurut Muhadjir saat ini anggaran di berbagai kementerian sudah ada yang dikunci.
Tujuannya, berjaga-jaga jika nantinya pemilu akan berlaku dua putaran.
"Anggaran pertama-tama itu yang jadi korban itu kementerian-kementerian termasuk Kemenko PMK untuk melaksanakan itu. Biasanya memang nanti kembalikan kepada waktu anggaran perubahan," ungkap Muhadjir.
"Tetapi ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kita berupaya untuk bisa bagaimana supaya (pemilu) Indonesia satu putaran. Apa pun kalau bagi saya, siapa pun pemenangnya, silakan saja. Yang penting satu putaran itu lebih bagus daripada dua kali putaran, Menurut saya itu," kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.