Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK: Mudah-mudahan Pemilu Ini Satu Putaran Saja

Kompas.com - 07/02/2024, 16:13 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy berharap, Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berlangsung satu putaran.

Menurut Muhadjir, harapan itu sempat dia sampaikan saat memantau pembagian bantuan beras cadangan pemerintah di Jawa Timur kepada masyarakat beberapa waktu lalu.

"Saya memang beberapa kesempatan, bahkan kemarin saya juga memantau pembagian beras cadangan pemerintah di Jawa Timur, melontarkan usulan para penerima, kepada para penerima manfaat itu berdoa mudah-mudahan pilpres ini, pemilu ini satu putaran saja," ujar Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (7/2/2024).

"Kenapa? Pertama, saya amati atau saya dengar semua kontestan melalui tim pemenangnya itu semua yakin bahwa bisa menang satu putaran. Jadi baik timses 01 juga begitu, kita menang satu putaran ya kan. (Timses) 02 juga gitu kita akan menang satu putaran, 03 juga yakin menang satu putaran," kata  dia.

Baca juga: Berkunjung ke Gereja Immanuel, Muhadjir: Semoga Natal 2023 Mendatangkan Keberkahan

Atas dasar itu, menurut Muhadjir, tak ada salahnya jika dia ikut mendorong supaya pemilu berlangsung satu putaran.

Meski demikian, ia menegaskan tidak berpihak kepada capres-cawapres tertentu.

"Enggak ada niat berpihak kepada siapa-siapa dan enggak ada salahnya (berharap satu putaran). Karena saya kaitkan dengan masalah bantuan," ujar Muhadjir.

"Karena pemerintah sedang berinisiatif kalau ada dana cukup, kan bantuan pangan ini cadangan pangan ini akan diperpanjang sampai Juni, sampai Juni. Sementara ini sampai Maret nanti akan kita lihat kondisi keuangan pemerintah dan juga kondisi harga-harga bahan pokok terutama beras ini," kata dia.

Ia menuturkan, jika nantinya kondisi harga belum bisa dikendalikan maka pemerintah tetap akan menyalurkan bantuan kepada masyarakat.

Baca juga: Polri Gelar 3 Operasi Buat Pengamanan Pemilu dan Pilpres 2024

Pemerintah pun sudah mengalokasikan bantuan kepada 22,4 juta keluarga penerima manfaat.

Lebih lanjut, Muhadjir menjelaskan pertimbangan lain mengapa dirinya berharap pemilu hanya satu putaran, yakni pertimbangan fiskal, risiko sosial, risiko investasi, dan risiko makroekonomi.

"Kita tahu bahwa kalau nanti harus dua kali putaran itu untuk KPU saja pemerintah harus menyediakan anggaran sekitar Rp 17,3 triliun. Untuk keamanan sangat tergantung. Semakin tidak aman semakin tinggi biayanya," kata Muhadjir.

"Perkiraan kita bisa sampai Rp 40 triliun total untuk jadi keamanan dan lain-lain itu ditambah tadi biaya untuk KPU itu bisa sampai Rp 40 triliun. Itu dari sisi keuangan," ujar dia.

Sementara itu, menurut Muhadjir saat ini anggaran di berbagai kementerian sudah ada yang dikunci.


Tujuannya, berjaga-jaga jika nantinya pemilu akan berlaku dua putaran.

"Anggaran pertama-tama itu yang jadi korban itu kementerian-kementerian termasuk Kemenko PMK untuk melaksanakan itu. Biasanya memang nanti kembalikan kepada waktu anggaran perubahan," ungkap Muhadjir.

"Tetapi ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kita berupaya untuk bisa bagaimana supaya (pemilu) Indonesia satu putaran. Apa pun kalau bagi saya, siapa pun pemenangnya, silakan saja. Yang penting satu putaran itu lebih bagus daripada dua kali putaran, Menurut saya itu," kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com