Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY: Investasi Kita Kurang Efisien, Masih Banyak Korupsi di Berbagai Sektor

Kompas.com - 06/02/2024, 19:47 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, investasi yang masuk ke Indonesia masih kurang efisien.

AHY menjelaskan, investasi Indonesia kurang efisien lantaran masih banyak SDM yang kurang produktif, hingga terjadi korupsi di berbagai sektor.

Hal tersebut AHY sampaikan dalam pidato politiknya yang berjudul 'Indonesia Maju, Rakyat Sejahtera' di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (6/2/2024).

"Skor ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Indonesia masih tergolong tinggi, yakni 7 dari standar umum 4. Artinya investasi kita masih kurang efisien," ujar AHY.

"Kurang efisiennya investasi Indonesia disebabkan oleh persoalan SDM yang kurang produktif, birokrasi yang kurang efisien, masih terjadi korupsi di berbagai sektor, serta berbagai permasalahan terkait kepastian hukum di negeri kita," sambungnya.

Baca juga: AHY Apresiasi Prabowo Minta Maaf di Closing Statement Debat Capres Terakhir

AHY menjelaskan, kekurangan dalam sektor investasi tersebut harus dibenahi secara bersama supaya menjadi lebih efisien.

Dia menekankan investasi harus berorientasi pada potensi sumber daya alam dan sumber daya manusianya.

AHY mengatakan, jika jumlah investasi tidak tepat, walaupun jumlahnya besar, belum tentu bisa menyerap tenaga kerja yang tinggi.


"Contohnya ada provinsi yang menjadi area industri padat modal, karena sifatnya padat modal maka tenaga kerjanya pun membutuhkan tingkat pendidikan yang tinggi. Sementara di daerah itu tingkat pendidikannya masih cukup rendah. Akibatnya, banyak penduduk usia produktif tidak terserap oleh industri tersebut," jelas AHY.

Baca juga: Pengamat: Jika AHY Menko Polhukam, Demokrat Harus “Balas Budi” Menangkan Prabowo-Gibran

Maka dari itu, kata AHY, angka pengangguran di Indonesia tetap tinggi hingga saat ini.

AHY menilai, pada daerah seperti itu, jenis investasi yang terbaik adalah yang sifatnya padat karya seperti agro-industri.

Dia menyarankan pemerintah untuk banyak membangun infrastruktur jalanan dan pendukungnya, mulai dari pabrik es, kemasan, hingga pakan.

Baca juga: AHY Pamer SBY Sudah Terapkan Hilirisasi Sejak 2013, lalu Dilanjutkan Jokowi

AHY meyakini tenaga kerja yang diserap bakal jauh lebih banyak.

"Apalagi jika dibantu dengan insentif pajak untuk mengurangi beban para investor dan pelaku usaha," katanya.

"Sementara itu, untuk menghasilkan tenaga kerja atau SDM yang produktif, pemerintah perlu membangun sekolah-sekolah kejuruan dan vokasi yang diperlukan sejalan dengan kebutuhan industri di daerah tersebut," imbuh AHY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com