Sivitas Akademika Kritik Jokowi soal Pemilu, Puan: Biarkan Rakyat yang Menilai

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani menyerahkan kepada rakyat untuk menilai gerakan sejumlah sivitas akademika beberapa waktu terakhir yang mengingatkan presiden dan pejabat publik untuk menegakkan Pemilu 2024 secara jujur adil.

DPR, kata Puan, bersama gerakan sivitas akademika dalam hal ini.

"Biarkan rakyat yang menilai, biarkan seluruh masyarakat menyuarakan aspirasinya, yang mana DPR akan selalu mendorong, mendukung bahwa pemilu ini harus berjalan dengan jujur, adil," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/2/2024).

Baca juga: Bertemu Para Kades, Puan Minta Mereka Jaga Kedamaian Selama Pemilu 2024

Dalam kesempatan tersebut, Puan juga meminta aparat penegak hukum (APH) dan aparatur sipil negara tetap menjaga netralitas Pemilu.

Dengan begitu, menurut dia, semua pihak akan menjaga persatuan dan kesatuan demi kelancaran pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Ketua DPP PDI-P ini berpandangan, gerakan sivitas akademika tersebut menjadi bentuk aspirasi masyarakat agar pemilu berjalan sebagaimana mestinya.

"Itu merupakan aspirasi bagaimana mereka menyuarakan agar Indonesia ini tetap bisa menjadi Indonesia yang menjaga persatuan kesatuan, menjaga aturan-aturan perundangan dan konstitusi di dalam koridornya, dan pesta demokrasi adalah pestanya rakyat," ungkap Puan.

Puan berharap, gerakan itu memunculkan suatu kondisi di mana rakyat bebas memilih tanpa diintimidasi siapa pun.

"Biarkan rakyat menilai, biarkan rakyat yang memilih pemimpin yang akan datang tanpa intimidasi," ujar Puan.

Baca juga: DKPP Putuskan KPU Langgar Etik Terkait Gibran, Puan: Tindak Lanjuti Sesuai Aturan

Diberitakan sebelumnya, perwakilan sivitas akademika sedikitnya dari sembilan kampus di Indonesia ramai-ramai mengkritisi demokrasi pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sejak Rabu (31/1/2024) hingga Sabtu (3/2/24).

Sikap pernyataan ini dimulai dari sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM), Rabu (31/1/2024), kemudian disusul Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Indonesia (UI), dan diikuti beberapa kampus lainnya.

Salah satunya dari UGM, mereka menyampaikan Petisi Bulaksumur yang meminta agar Presiden Jokowi kembali ke koridor demokrasi.

Selain itu, mereka menyesalkan tindakan penyimpangan moral demokrasi, seperti pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK) hingga keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi yang sedang berjalan pada masa pemerintahan Jokowi.

Tak hanya itu, mereka juga menyoroti pernyataan Jokowi mengenai keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik, netralitas, dan keberpihakan presiden kepada salah satu calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).