Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Dukung Siapa?

Kompas.com - 06/02/2024, 00:30 WIB
Tari Oktaviani,
Nibras Nada Nailufar

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Menjelang pemilihan legislatif 14 Februari 2024 nanti, sebagian masyarakat masih kurang mengetahui peta politik partai dan calon presiden yang didukungnya.

Banyak yang mungkin masih bertanya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dukung siapa sebagai capres?

PPP mendukung Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. 

Dukungan ini secara jelas disampaikan setelah musyawarah yang digelar PPP pada 23-25 April 2023.

"PPP memutuskan Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden RI pada Pilpres 2024," ujar Plt Ketum PPP, Muhammad Mardiono dalam deklarasi di Sleman, Yogyakarta, 26 April 2023 sebagaimana ditulis Kompas.com dalam artikel berjudul "PPP Resmi Dukung Ganjar Pranowo Jadi Capres 2024".

Partainya, kata Mardiono, ingin meneruskan perjuangan bangsa melalui Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden 2024. 

"Penetapan pilihan dukungan PPP pada bakal calon presiden didasarkan beberapa alasan. Pertama, PPP ingin melanjutkan dukungan politik terhadap Ganjar Pranowo dalam pencalonan presiden untuk melanjutkan estafet kepemimpinan periode 2024 dan 2029," ujar Mardiono.

Meski begitu, ada beberapa kader PPP yang turut mendukung Capres Cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran. Pendukung Prabowo dari PPP ini menamakan dirinya "Pejuang PPP".

“Kami dari Pejuang PPP insyaAllah akan memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk sekali putaran,” kata Eks Wakil Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Witjaksono seperti dalam artikel Kompas.com berjudul "Sejumlah Kader PPP Deklarasi Dukung Prabowo-Gibran, Siap Terima Sanksi".

Baca juga: PDI-P Dukung Siapa?

Lantaran sikap yang berbeda tersebut akhirnya membuat sejumlah orang yang membelot dipecat dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP.

"Salah satu oknum yang kebetulan dia sebagai Wakil Ketua Majelis pertimbangan itu sudah diambil langkah disiplin organisasi, yakni dengan melakukan pemberhentian dari struktur majelis pertimbangan dan sekaligus dicabut keanggotaannya," kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi saat ditemui di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu (30/12/2023).

Dengan demikian Pasangan Capres dan Cawapres Nomor Urut 3, Ganjar-Mahfud didukung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), PDI Perjuangan (PDI-P), Partai Perindo dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com