Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ramai Kampus Kritik Jokowi, Anies: Tanda Demokrasi Sedang Dilucuti

Kompas.com - 05/02/2024, 21:48 WIB
Singgih Wiryono,
Krisiandi

Tim Redaksi

SEMARANG, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan, banyak kampus yang mengkritik demokrasi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai tanda demokrasi sedang tidak baik-baik saja.

Dia mengatakan, kritik kampus tersebut sebagai bentuk tanda demokrasi di Indonesia perlahan dilucuti.

"Jadi ini pertanda demokrasi sedang dilucuti," kata Anies dalam acara Desak Anies di Semarang, disiarkan kanal YouTube pribadinya, Senin (5/2/2024).

Baca juga: Wapres Klaim Pemerintah Bakal Evaluasi setelah Dikritik Kampus

Anies mengatakan, suara kampus-kampus mengkritik Jokowi adalah bentuk kemampatan aspirasi politik di Indonesia.

Partai politik dan DPR dinilai tak berfungsi, sehingga aspirasi itu mencari jalur yang tidak pampat, yaitu di kampus-kampus.

"Ketika kepampatan terjadi, maka aspirasi mencari jalur baru, dan kampus selalu menjadi artikulator ketika aspirasi itu mampet," tuturnya.

"Ketika kampus-kampus itu menyarakan pendapat, itu artinya ada aspirasi yang kuat yang pampat yang tidak diutarakan di dalam channel politik yang ada, enggak didengar. Di situ kemudian kampus bergerak, kampus menyuarakan," sambung Anies.

Dia juga menegaskan, jangan pernah menuduh gerakan kampus sebagai gerakan partisan yang dipengaruhi oleh aktor politik tertentu.


Karena menurut Anies, gerakan kampus adalah gerakan murni yang dilakukan berdasarkan etika dan moral bangsa.

"Datang ke Gadjah Mada (Universitas Gadjah Mada), di situ pandangannya berbeda-beda, ke Undip (Universitas Diponegoro Semarang) pandangannya beda-beda. Tapi sampai ke masalah etika urusan tata negara mereka berpandangan sama," tandasnya.

Baca juga: Soroti Kampus Kritik Jokowi, Cak Imin: Lampu Merah untuk Indonesia

Sebagai informasi, sejumlah sivitas akademika memberikan kritik agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali ke koridor demokrasi.

Sejumlah kampus tersebut yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Jumat (2/2/2024), Universitas Islam Indonesia (UII) Kamis (1/2/2024), kemudian Universitas Indonesia (UI) berbarengan dengan UGM.

Disusul Universitas Hasanuddin Makassar, Universitas Andalas Sumatera Barat, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, Universitas Padjajaran Bandung, dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Bakal Siapkan Proses Transisi Pemerintahan Baru Usai Putusan MK

Jokowi Bakal Siapkan Proses Transisi Pemerintahan Baru Usai Putusan MK

Nasional
Jika Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, PDI-P Dinilai Tak Punya Nilai Jual

Jika Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, PDI-P Dinilai Tak Punya Nilai Jual

Nasional
Gerindra: Pertemuan Prabowo-Megawati Sedang Cocokkan Waktu, Tidak Lama Lagi...

Gerindra: Pertemuan Prabowo-Megawati Sedang Cocokkan Waktu, Tidak Lama Lagi...

Nasional
'Dissenting Opinion', Hakim Arief Nilai Mahkamah Etika Nasional Perlu untuk Tangani 'Cawe-cawe' Presiden

"Dissenting Opinion", Hakim Arief Nilai Mahkamah Etika Nasional Perlu untuk Tangani "Cawe-cawe" Presiden

Nasional
Djarot PDI-P: Di Dalam maupun Luar Pemerintahan Sama-sama Baik

Djarot PDI-P: Di Dalam maupun Luar Pemerintahan Sama-sama Baik

Nasional
Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Tuduhan Kecurangan Tak Terbukti, Ini Penting

Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Tuduhan Kecurangan Tak Terbukti, Ini Penting

Nasional
Prabowo: Berkah Politis di Jalan Kontroversi dan Tantangan Besarnya

Prabowo: Berkah Politis di Jalan Kontroversi dan Tantangan Besarnya

Nasional
Respons Putusan MK, Jokowi: Saatnya Kita Bersatu, Bekerja, Membangun Negara

Respons Putusan MK, Jokowi: Saatnya Kita Bersatu, Bekerja, Membangun Negara

Nasional
Anies-Muhaimin: Pilpres Telah Usai, Selamat Bekerja Prabowo-Gibran

Anies-Muhaimin: Pilpres Telah Usai, Selamat Bekerja Prabowo-Gibran

Nasional
Saksi Sebut Kementan Tiap Bulan Keluarkan Rp 43 Juta untuk Bayar Cicilan Alphard SYL

Saksi Sebut Kementan Tiap Bulan Keluarkan Rp 43 Juta untuk Bayar Cicilan Alphard SYL

Nasional
Selain Kirim Bantuan, Mensos Risma Akan Pasang Alarm Bencana di Gunung Semeru

Selain Kirim Bantuan, Mensos Risma Akan Pasang Alarm Bencana di Gunung Semeru

Nasional
PDI-P Tegaskan Gugatan atas KPU ke PTUN Dilanjutkan, meski Sudah Ada Putusan MK

PDI-P Tegaskan Gugatan atas KPU ke PTUN Dilanjutkan, meski Sudah Ada Putusan MK

Nasional
Usai Putusan MK, Ganjar-Mahfud Lapang Dada, PDI-P Beri Catatan

Usai Putusan MK, Ganjar-Mahfud Lapang Dada, PDI-P Beri Catatan

Nasional
Pemerintah Rancang Peta Jalan Cegah Kekerasan Anak di Ranah Daring

Pemerintah Rancang Peta Jalan Cegah Kekerasan Anak di Ranah Daring

Nasional
Saksi Sebut SYL Beli Kado Emas untuk Hadiah 'Kondangan' Pakai Anggaran Kementan

Saksi Sebut SYL Beli Kado Emas untuk Hadiah "Kondangan" Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com