Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ramai Kampus Kritik Jokowi, Anies: Tanda Demokrasi Sedang Dilucuti

Kompas.com - 05/02/2024, 21:48 WIB
Singgih Wiryono,
Krisiandi

Tim Redaksi

SEMARANG, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan, banyak kampus yang mengkritik demokrasi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai tanda demokrasi sedang tidak baik-baik saja.

Dia mengatakan, kritik kampus tersebut sebagai bentuk tanda demokrasi di Indonesia perlahan dilucuti.

"Jadi ini pertanda demokrasi sedang dilucuti," kata Anies dalam acara Desak Anies di Semarang, disiarkan kanal YouTube pribadinya, Senin (5/2/2024).

Baca juga: Wapres Klaim Pemerintah Bakal Evaluasi setelah Dikritik Kampus

Anies mengatakan, suara kampus-kampus mengkritik Jokowi adalah bentuk kemampatan aspirasi politik di Indonesia.

Partai politik dan DPR dinilai tak berfungsi, sehingga aspirasi itu mencari jalur yang tidak pampat, yaitu di kampus-kampus.

"Ketika kepampatan terjadi, maka aspirasi mencari jalur baru, dan kampus selalu menjadi artikulator ketika aspirasi itu mampet," tuturnya.

"Ketika kampus-kampus itu menyarakan pendapat, itu artinya ada aspirasi yang kuat yang pampat yang tidak diutarakan di dalam channel politik yang ada, enggak didengar. Di situ kemudian kampus bergerak, kampus menyuarakan," sambung Anies.

Dia juga menegaskan, jangan pernah menuduh gerakan kampus sebagai gerakan partisan yang dipengaruhi oleh aktor politik tertentu.


Karena menurut Anies, gerakan kampus adalah gerakan murni yang dilakukan berdasarkan etika dan moral bangsa.

"Datang ke Gadjah Mada (Universitas Gadjah Mada), di situ pandangannya berbeda-beda, ke Undip (Universitas Diponegoro Semarang) pandangannya beda-beda. Tapi sampai ke masalah etika urusan tata negara mereka berpandangan sama," tandasnya.

Baca juga: Soroti Kampus Kritik Jokowi, Cak Imin: Lampu Merah untuk Indonesia

Sebagai informasi, sejumlah sivitas akademika memberikan kritik agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali ke koridor demokrasi.

Sejumlah kampus tersebut yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Jumat (2/2/2024), Universitas Islam Indonesia (UII) Kamis (1/2/2024), kemudian Universitas Indonesia (UI) berbarengan dengan UGM.

Disusul Universitas Hasanuddin Makassar, Universitas Andalas Sumatera Barat, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, Universitas Padjajaran Bandung, dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com