Wapres Klaim Pemerintah Bakal Evaluasi setelah Dikritik Kampus

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengeklaim, pemerintah bakal melakukan evaluasi setelah ramai dikritik oleh akademisi dari berbagai perguruan tinggi menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024).

Menurut Ma'ruf, kritik tersebut merupakan bagian dari dinamika politik yang harus mendapatkan perhatian dari pemerintah.

"Dinamika politik apapun pemerintah ya harus memperhatikan, artinya ya harus mengevaluasi dan mengambil langkah-langkah berikutnya seperti apa," kata Ma'ruf dalam keterangan pers di Uni Emirat Arab, Senin (5/2/2024).

Baca juga: Petugas KPPS Siap Datangi Pemilih yang Tak Bisa Datang ke TPS Saat Pemilu

Akan tetapi, Ma'ruf tidak membeberkan evaluasi seperti apa yang akan dilakukan oleh pemerintah terhadap gerakan dari berbagai kampus itu.

Ia justru berharap agar sikap perguruan tinggi itu berhenti pada pernyataan sikap supaya tidak melebar dan menimbulkan masalah yang lebih besar.

"Mudah-mudahan saja hanya sampai di pernyataan, jadi sehingga sudah bisa kita atasi ya, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang lebih jauh," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Ada 21 TPS Khusus di Jakarta Pusat pada Pemilu 2024

Diketahui, sedikitnya perwakilan sivitas akademika dari sembilan kampus di Indonesia ramai-ramai mengkritisi demokrasi era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sejak Rabu (31/1/2024) hingga Sabtu (3/2/24).

Sikap pernyataan ini dimulai dari sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 31 Januari 2024.

Kemudian, disusul Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Indonesia (UI), dan diikuti beberapa kampus lainnya.