Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soroti Kampus Kritik Jokowi, Cak Imin: Lampu Merah untuk Indonesia

Kompas.com - 05/02/2024, 21:26 WIB
Irfan Kamil,
Krisiandi

Tim Redaksi

SRAGEN, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menilai, kritikan yang datang dari sejumlah kampus terhadap pemerintahan Joko Widodo merupakan bentuk peringatan.

Hal ini disampaikan pria yang karib disapa Cak Imin itu dalam pertemuan dengan ulama lintas organisasi masyarakat (ormas) di Sragen, Jawa Tengah, Senin (5/2/2024).

“Kita bersyukur kampus-kampus kemarin mengingatkan kita semua, mengingatkan Pak Jokowi, mengingatkan pemerintah, mengingatkan bangsa Indonesia, ini lampu merah, warning!” kata Cak Imin.

Baca juga: Setelah Kampus, Eks Pimpinan KPK Ramai-ramai Peringatkan Jokowi soal Standar Etika dan Moral

Cak Imin menilai, turun gunungnya guru besar untuk mengkritik pemerintahan Indonesia saat ini merupakan bentuk pergolakan menuntut perubahan.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu berpandangan, pemerintah saat ini telah banyak mengabaikan rambu-rambu yang selama ini dijaga.

“Ternyata fakta-fakta menunjukan gairah perubahan telah menjelma di semua lini masyarakat kita, gairah perubahan tak bisa dielakkan, karena apa? karena faktanya banyak hal-hal yang selalu diabaikan oleh pemerintah,” tutur Cak Imin.


Cak Imin pun menyayangkan sikap pemerintah yang mencurigai gerakan kritik dari sejumlah civitas akademika terhadap pemerintah.

Padahal, menurut Cak Imin, seharusnya kritikan dari Guru Besar sejumlah Universitas itu dijadikan bahan evaluasi.

“Lha kok kemarin dari istana malah mencurigai ini, mencurigai ini, saya sampaikan, semua kritik harus dijadikan masukan agar perbaikan terjadi di mana mana, apalagi yang kritik guru besar-besar yang biasanya sangat hati-hati,” kata Cak Imin.

Baca juga: Wapres Klaim Pemerintah Bakal Evaluasi setelah Dikritik Kampus

“Kalau elite enggak terima diberi masukan yang penting, kita ini para pejuang perubahan harus istiqomah berjuang mewujdukan perubahan yang dititipkan pada kita semua,” imbuhnya.

Diketahui, sedikitnya perwakilan sivitas akademika dari sembilan kampus di Indonesia ramai-ramai mengkritisi demokrasi era pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak Rabu (31/1/2024)

Sikap pernyataan ini dimulai dari sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 31 Januari 2024. Kemudian, disusul Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Indonesia (UI), dan diikuti beberapa kampus lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com