Menurut Ma'ruf, kritik tersebut merupakan bagian dari dinamika politik yang harus mendapatkan perhatian dari pemerintah.
"Dinamika politik apapun pemerintah ya harus memperhatikan, artinya ya harus mengevaluasi dan mengambil langkah-langkah berikutnya seperti apa," kata Ma'ruf dalam keterangan pers di Uni Emirat Arab, Senin (5/2/2024).
Akan tetapi, Ma'ruf tidak membeberkan evaluasi seperti apa yang akan dilakukan oleh pemerintah terhadap gerakan dari berbagai kampus itu.
Ia justru berharap agar sikap perguruan tinggi itu berhenti pada pernyataan sikap supaya tidak melebar dan menimbulkan masalah yang lebih besar.
"Mudah-mudahan saja hanya sampai di pernyataan, jadi sehingga sudah bisa kita atasi ya, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang lebih jauh," ujar Ma'ruf.
Diketahui, sedikitnya perwakilan sivitas akademika dari sembilan kampus di Indonesia ramai-ramai mengkritisi demokrasi era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sejak Rabu (31/1/2024) hingga Sabtu (3/2/24).
Kemudian, disusul Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Indonesia (UI), dan diikuti beberapa kampus lainnya.
https://nasional.kompas.com/read/2024/02/05/20392831/wapres-klaim-pemerintah-bakal-evaluasi-setelah-dikritik-kampus