Gelombang Kritik Para Guru Besar soal Pemilu 2024 dan Tanda Tanya Sikap Jokowi...

Pejabat pemerintah netral

Sehari setelahnya, sivitas akademika UI yang tergabung dalam Dewan Guru Besar UI menyampaikan empat poin tuntutan agar pelaksanaan Pemilu 2024 berlangsung jujur dan adil. Salah satu poin yang ditekankan adalah soal netralitas aparatur sipil negara (ASN) maupun TNI dan Polri.

"Menuntut agar semua ASN, pejabat pemerintah, TNI, dan Polri bebas dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon (pasangan calon)," kata Ketua Dewan Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo dalam deklarasi kebangsaan di Rotunda, UI, Depok, Jumat (2/2/2024).

Selain itu, sivitas akademika UI juga mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi. Mereka menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dapat dijalankan tanpa intimidasi dan tanpa ketakutan sehingga berlangsung secara jujur dan adil.

"Menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh Tanah Air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah masing-masing," katanya.

Berhenti cawe-cawe

Aliansi sivitas akademika Universitas Andalas (Unand) Padang, Sumatera Barat, juga mendesak Jokowi menghentikan "cawe-cawe" dan intervensi politik pada Pilpres 2024.

Peristiwa yang paling disoroti ialah intervensi penguasa terhadap Mahkamah Konstitusi (MK), ketidaknetralan penyelenggara pemilu, dan tidak independennya pejabat publik dari tingkat kementerian hingga kepala desa menjadi pemandangan ironis dalam tatanan demokrasi.

Pengajar dari Fakultas Ilmu Budaya Unand, Hary Efendi Iskandar dalam orasinya mengatakan, turunnya kampus-kampus termasuk Unand, sebagai bukti bahwa sivitas akademika punya sinyal batin yang sama bahwa negara sedang tidak baik-baik saja.

Baca juga: Soal Petisi Sivitas Akademisi agar Jokowi Berhenti “Cawe-cawe”, Gibran: Kalau Saya, Semua Masukan Kami Terima

"Ini adalah respons spontan bahwa kami para guru, pendidik, mahasiswa, betul-betul nyata merasakan kegelisahan. Itu yang membuat sikap kampus menyatakan keprihatinannya. Menyatakan sikap idealismenya, menyatakan sikap moralnya bahwa bangsa kita sedang dilanda krisis institusional, dalam proses transisi demokrasi yang hampir berjalan 30 tahunan," ujar Hary, Jumat (2/2/2024).

"Kita ingatkan kepada presiden untuk berhenti cawe-cawe politik, untuk berhenti melakukan intervensi politik, kembalilah Presiden Jokowi, kembali untuk melaksanakan aturan kenegaraan dengan rule of law dan konstitusi," katanya.

Selamatkan negara

Terbaru, ribuan mahasiswa bersama ratusan guru besar hingga dosen dari sivitas akademi Unpad berkumpul di depan gedung kampus Unpad Dipatiukur, Kota Bandung, Jawa Barat, untuk melakukan aksi menyuarakan petisi Seruan Padjadjaran "Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika dan Bermartabat".

Dalam petisi tersebut, sivitas akademika Unpad menyinggung soal peristiwa politik dan hukum di pemerintahan Jokowi, yang menurut mereka menunjukkan penurunan kualitas demokrasi.

"Indeks Persepsi Korupsi yang semakin memburuk, pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui penempatan pimpinan-pimpinannya yang tidak amanah, penyusunan Omnibus Law pengaman investasi yang prosesnya jauh dari partisipasi publik, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan dalam syarat capres-cawapres dalam pemilu oleh Mahkamah Konstitusi serta berbagai indikasi dan potesi pelanggaran etika lainnya, adalah puncak gunung es dari diabaikannya kualitas institusi dalam proses pembangunan kontemporer di Indonesia," bunyi petikan petisi tersebut.

Atas dasar itu, sivitas akademika Unpad mengajak seluruh masyarakat aktif dalam Pemilu 2024 dengan memilih calon yang berdasarkan kesadaran dan keyakinan, bukan atas dasar politik uang atau intimidasi.

"Mendesak penegakan hukum untuk kasus-kasus pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilu 2024 untuk segera ditindaklanjuti demi terciptanya pemilu yang berintegritas dan pulihnya kepercayaan publik kepada pemerintah," bunyi petisi.

Hak demokrasi

Presiden Jokowi sendiri telah angkat bicara terkait ini. Singkat, ia mengatakan bahwa pernyataan para guru besar sejumlah universitas merupakan bagian dari hak demokrasi.