Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok Hadiri Kampanye Ganjar-Mahfud di GBK, Acungkan Salam Metal

Kompas.com - 03/02/2024, 15:38 WIB
Ardito Ramadhan,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menghadiri kampanye akbar pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (3/2/2024).

Pantauan Kompas.com, Ahok meriung bersama para elite partai politik pengusung Ganjar-Mahfud di Tribun VIP Barat Stadion Utama GBK.

Ahok yang mengenakan kemeja dan celana hitam itu tampak menyalami sejumlah tokoh seperti Ketua DPR Puan Maharani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Kehadiran sosok Ahok lantas membuat heboh hadirin yang meneriakkan nama mantan komisaris utama PT Pertamina (Persero)

"Ahok, Ahok," kata hadirin sambil mengambil gambar Ahok.

Baca juga: Ganjar Langsung Ajak Ahok Kampanye Akbar di GBK

Ahok pun membalas sapaan tersebut dengan mengacungkan salam metal atau tiga jari yang merupakan simbol Ganjar-Mahfud dan PDI Perjuangan.

Tak lama setelah itu, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekanroputri dan calon wakil presiden Mahfud MD juga hadir di tribun VIP Barat dan ikut mengacungkan tiga jari.

Diketahui, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mundur dari jabatan sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal itu ia sampaikan melalui media sosial X @basuki_btp.

Alasan Ahok mundur dari Komut Pertamina karena mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Unggahan ini merupakan bukti tanda terima Surat Pengunduran Diri saya sebagai Komisaris utama PT. Pertamina (Persero) yang saya serahkan hari ini, 2 Februari 2024," tulis Ahok.

Baca juga: Jalan Kaki ke GBK, Massa PDI-P: Ganjar-Mahfud Menang! Yang Lain Sorry Ye

Dalam unggahan itu, Ahok juga mengatakan bahwa ia akan mendukung dan juga mengampanyekan calon presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Hal ini ia tegaskan agar tidak ada kebingungan di masyarakat terkait arah politik dirinya.

"Karena tanggung jawab untuk tidak menggunakan fasilitas negara, tanggung jawab untuk mengedepankan totalitas sebagai pemimpin dari rakyat dan kemudian diikuti pergerakan dari perguruan tinggi yang mendorong agar demokrasi dari kedaulatan rakyat ini bisa diselamatkan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com