Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Dinilai Sedang Tunggu Momentum Tarik Menteri PDI-P dari Kabinet Jokowi

Kompas.com - 03/02/2024, 09:39 WIB
Ardito Ramadhan,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - CEO Polmark Research Center Eep Saefulloh Fatah menilai, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tengah menunggu momentum untuk bersikap lebih tegas atau 'perang terbuka' terhadap Presiden Joko Widodo.

Hal ini disampaikan Eep merespons sikap Megawati yang tidak kunjung menarik menteri-menteri asal PDI-P dari Kabinet Indonesia Maju.

"Bu Mega itu orang yang tahu pergerakkan momentum. Di dalam politik, momentum itu penting. Jadi ada timing, ada linimasa, ada rangkaian peristiwa, ada jahit-menjahit adegan segala macam, urusan-urusan rumit itu dikumpulkan, itu momentum," kata Eep dalam program Gaspol! Kompas.com, Jumat (2/2/2024). 

Baca juga: Megawati Sudah Lama Restui Mahfud Mundur dari Menteri Jokowi

Menurut Eep, Megawati sudah menunjukkan kekesalannya terhadap Jokowi secara tersirat pada kampanye akbar di Bandung, dua pekan lalu.

Ia menilai, pidato Megawati saat itu menyinggung politisasi aparatur negara merupakan ekpresi kemarahan terhadap Jokowi dan menunjukkan bahwa Megawati dan Jokowi berpisah jalan.

"Itu mengekspresikan alamat sudah terpisah, sudah berbeda, sudah ada di tempat yang berseberangan, sudah melakukan sesuatu yang harus saya lawan, kira-kira kayak begitu pernyatan Bu Mega," ujar Eep.

Hanya saja, Eep menilai, Megawati belum mengambil langkah yang lebih tegas, semisal menarik menteri PDI-P dari kabinet, karena masih menunggu momentum.

Ia menjelaskan, momentum itu seperti bandul yang bergerak dari sisi keberlanjutan dan perubahan. Menurut Eep, Megawati tengah menunggu pergerakan bandul itu akan keras ke sebelah mana.

"Kalau ternyata gagal itu pemaksaan satu putaran, momentum melebar, dan kelanjutan bisa kehilangan momentum. di situlah barangkali Bu Mega akan mengambil langkah-langkah yang lebih tegas, lebih firm," ujar Eep.

Diberitakan sebelumnya, Megawati disebut menolak permintaan sejumlah kader yang menjadi menteri buat mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju. 

Baca juga: Menangkan Ganjar-Mahfud di Jateng, Megawati Bakal Kampanye di Wonogiri, Kapan?

Menurut Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, Megawati menolak usulan itu karena dinilai bisa memicu gejolak politik.

"Ada menteri dari kader PDI-P meminta arahan ke Ibu Mega terkait situasi (politik), tetapi ibu tetap memberikan garis kebijakan bahwa kepentingan rakyat, bangsa, dan negara harus diutamakan," kata Hasto, Selasa (23/1/2024).

Menurut Hasto, sejumlah kader PDI-P yang berada di kabinet disebut sudah siap mengundurkan diri dengan alasan melihat situasi politik yang kurang baik, terutama setelah Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak sulung Jokowi bisa melenggang menjadi calon wakil presiden mendampingi capres Prabowo Subianto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com